Bawaslu punya 5 anggota:
Rahmat Bagja (Ketua), Puadi, Totok Haryono, Herwyn JH Malonda, dan Lolly Suhenty.
Dilantik Jokowi 12 April 2022 via Keppres No. 34P/2022.
Tugasnya? Mengawasi pemilu agar bersih, adil, jujur — penjaga terakhir demokrasi rakyat.
Hasilnya:
Pemilu 2024 mencatat 1.271 laporan dugaan pelanggaran.
Dari 1.023 yang diregistrasi, hanya 39 diteruskan sebagai dugaan tindak pidana pemilu.
Soal netralitas Presiden Jokowi ,ada dua laporan resmi masuk ke Bawaslu Banten soal kunjungan kerja dengan spanduk paslon 02 dan bagi-bagi bansos.
Keduanya tidak ditindaklanjuti karena "tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu."
Bukan kata pengkritik.
Kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sendiri di sidang MK, 28 Maret 2024.
Koalisi masyarakat sipil mencatat setidaknya 53 dugaan kecurangan Pemilu 2024 di 10 provinsi.
MK bahkan menegaskan: tanpa laporan TSM ke Bawaslu, dugaan pelanggaran dianggap tidak ada secara hukum.
Artinya, Bawaslu adalah satu-satunya pintu keadilan pemilu rakyat.
Dan pintu itu menerima laporan, lalu menyimpulkan hampir semuanya "tidak memenuhi unsur."
Dua hari sebelum pencoblosan , tepat H-2, 12 Februari 2024 , Jokowi meneken Perpres No. 18 Tahun 2024: tunjangan kinerja pegawai Bawaslu naik, tertinggi Rp29 juta per bulan.
Tunjangan naik H-2 pencoblosan.
1.271 laporan masuk.
39 yang jadi pidana.
Laporan dugaan pelanggaran presiden petahana: tidak memenuhi unsur.
Kalau lembaga yang tugasnya mengawasi pemilu justru paling aktif bekerja ketika menolak laporan , siapa sebenarnya yang sedang dijaga?