⚖️ Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan sengketa informasi publik antara Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih dan MPR RI dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang KI Pusat, Rabu (10/6). Majelis Komisioner memutuskan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya setelah mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, keterangan para pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun terdapat pendapat berbeda 𝘥𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘱𝘪𝘯𝘪𝘰𝘯 dari salah satu Anggota Majelis Komisioner, putusan yang berlaku adalah putusan mayoritas Majelis sebagaimana dibacakan dalam persidangan. Baca berita selengkapnya di (komisiinformasi.go.id) #KomisiInformasiPusat #KeterbukaanInformasiPublik #SengketaInformasiPublik

Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar sidang pembacaan putusan sengketa informasi publik antara Greenpeace Indonesia selaku Pemohon dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku Termohon, Rabu (10/6/2026). Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Majelis menyatakan informasi yang dimohonkan terkait pencabutan IUP empat perusahaan tersebut, termasuk status perizinan, surat pencabutan resmi, dan informasi detail tahapan pencabutan IUP, merupakan informasi terbuka sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan. KI Pusat juga mengingatkan bahwa para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya keberatan dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima. Baca berita selengkapnya di website KIP Pusat: komisiinformasi.go.id

⚖️ Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan sengketa informasi publik antara Amik Atmiati dan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang KI Pusat, Rabu (10/6). Majelis Komisioner memutuskan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan informasi yang dimohonkan merupakan informasi publik yang terbuka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis menjelaskan bahwa para pihak masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. “Dalam waktu 14 hari sejak putusan diterima, apabila terdapat pihak yang tidak berkenan terhadap putusan ini, dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat,” jelas Ketua Majelis. Baca berita selengkapnya di (komisiinformasi.go.id) #KomisiInformasiPusat #KeterbukaanInformasiPublik #SengketaInformasiPublik

Komisi Informasi Pusat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Rabu (10/6) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta. Rapat kerja ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari proses perencanaan program dan penganggaran nasional. Dalam kesempatan tersebut, hadir Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, bersama Sekretaris Komisi Informasi Pusat, M. Zamzani B. Tjenreng. #KomisiInformasiPusat #KomisiIDPRRI #Komdigi #KeterbukaanInformasiPublik

Komisi Informasi (KI) Pusat memutus Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Evan Binsar Chriswismo Siahaan dan Termohon Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dalam putusannya, Majelis Komisioner mengabulkan sebagian permohonan dengan memerintahkan DJSN membuka sejumlah informasi terkait proses seleksi Calon Dewan Pengawas/Direksi BPJS, termasuk metodologi penyusunan soal CBT dan assessment serta risalah dan notulensi rapat dengan menghitamkan bagian yang termasuk informasi yang dikecualikan. Sementara itu, rekapitulasi nilai mentah peserta dan rekaman wawancara seleksi dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Putusan ini menandai berakhirnya proses penyelesaian sengketa informasi publik antara kedua pihak. Baca berita selengkapnya di website KI Pusat: komisiinformasi.go.id

Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Rapat Finalisasi Draf Jurnal Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 bertema “Smart Transparency: Teknologi untuk Akuntabilitas Publik” di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Kegiatan yang dibuka oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Strategi dan Riset, Rospita Vici Paulyn, menjadi tahapan akhir penyempurnaan naskah jurnal melalui diskusi, masukan, dan pertukaran gagasan dari para peserta rapat. Proses ini dilakukan untuk memastikan jurnal KIP 2026 menghadirkan perspektif yang relevan terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan keterbukaan informasi publik saat ini. Melalui tema Smart Transparency, jurnal ini diharapkan dapat menjadi wadah pemikiran yang mendorong pemanfaatan teknologi secara optimal guna memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan informasi publik yang semakin adaptif di tengah era transformasi digital. #KomisiInformasiPusat #KeterbukaanInformasiPublik #SmartTransparancy #jurnalkip2026

Jajaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan audiensi ke Kantor Komisi Informasi Pusat pada Selasa (9/6). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Syawaludin. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, bersama Ketua dan Wakil Ketua Komisi I serta jajaran, melakukan konsultasi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi. Audiensi difokuskan pada penguatan pemahaman regulasi, mulai dari teknis pelaksanaan seleksi, persyaratan substantif calon anggota Komisi Informasi, hingga mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang menjadi kewenangan DPRD. Langkah proaktif ini diambil demi memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. #KomisiInformasiPusat #BukaInformasiPublik #Hakandauntuktahu

📢 Jadwal Sidang Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat RI 🗓 Hari/Tanggal: Rabu, 10 Juni 2026 📍 Tempat: Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat #KomisiInformasiPusatRI #infosidangKIPusat #keterbukaaninformasipublik

Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, Samrotunnajah Ismail, melakukan kunjungan dan peninjauan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden pada 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BBPTUHPT Baturraden, Bapak Dani Kusworo, beserta jajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi layanan informasi publik, tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta upaya badan publik dalam menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi sarana sosialisasi dan edukasi guna memperkuat pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik serta mendorong terwujudnya badan publik yang informatif dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. #KomisiInformasiPusat #HakAndaUntukTahu #KeterbukaanInformasiPublik

Komisi Informasi Pusat menggelar Rapat Pembahasan 𝘖𝘶𝘵𝘭𝘪𝘯𝘦 dan 𝘛𝘪𝘮𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦 Buku Evaluasi Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Lima Tahun pada Kamis, 4 Juni 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan buku evaluasi yang akan memotret perjalanan pelaksanaan IKIP selama periode 2021–2025 sekaligus merumuskan rekomendasi untuk penguatan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program IKIP selama lima tahun terakhir, mulai dari kualitas informan ahli, efektivitas sosialisasi, hingga dampak dan manfaat yang dirasakan oleh publik maupun badan publik. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan program agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih optimal. Sementara itu, Komisioner Bidang Strategi dan Riset sekaligus pemangku program IKIP, Rospita Vici Paulyn, menyampaikan bahwa buku rekomendasi ini diharapkan menjadi 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘤𝘺 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘭𝘦𝘥𝘨𝘦 Komisi Informasi Pusat, memperkuat advokasi kebijakan keterbukaan informasi publik, serta menjadi rujukan dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang inklusif, adaptif, dan berintegritas. Melalui pembahasan 𝘰𝘶𝘵𝘭𝘪𝘯𝘦 , penyusunan 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦, serta masukan dari tim ahli dan tim penulis, buku ini diharapkan tidak hanya menggambarkan capaian dan tantangan keterbukaan informasi publik selama lima tahun terakhir, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan berbasis bukti untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. #KomisiInformasiPusat #IKIP2026 #KeterbukaanInformasiPublik

Selamat kepada Bapak Gede Narayana atas amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan kelancaran dalam mengemban tugas, serta terus berkontribusi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. ✨✨✨ #komisiinformasipusat #hakandauntuktahu

📚✨ Membangun Generasi Melek Informasi melalui Keterbukaan Informasi Publik Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, Samrotunnajah Ismail, berkunjung ke SMK Telkom Purwokerto guna memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kegiatan ini, para peserta diajak memahami hak masyarakat atas informasi publik, peran badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel, serta pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui edukasi sejak dini, diharapkan generasi muda semakin memahami hak atas informasi, mampu memanfaatkan informasi secara bijak dan bertanggung jawab, serta turut berperan aktif dalam mendorong terwujudnya budaya keterbukaan dan transparansi di Indonesia. #KeterbukaanInformasiPublik #KomisiInformasiPusat #HakAndaUntukTahu #SMKTelkomPurwokerto

Pada Konferensi Pers yang digelar 3 Juni 2026 di Aula Sinergi Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengumumkan pengunduran diri Sdr. Arya Sandhiyudha dari jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Periode 2022–2026. Pengunduran diri tersebut telah diterima dan diproses sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menjelaskan bahwa pengunduran Sdr. Arya Sandhiyudha telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Pusat menetapkan Gede Narayana sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat yang baru. Penetapan ini dilakukan guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas lembaga. Ketua KI Pusat menegaskan bahwa perubahan struktur kepemimpinan tersebut tidak memengaruhi independensi lembaga maupun pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat. Proses penyelesaian sengketa informasi publik, pengawasan keterbukaan informasi publik, serta dukungan terhadap program-program strategis nasional tetap berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai mandat undang-undang. Baca selengkapnya di komisiinformasi.go.id

Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. 🇮🇩 Mari jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Semangat persatuan, keadilan, dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam semangat tersebut, keterbukaan informasi publik merupakan wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal pembangunan serta memperkuat demokrasi yang berlandaskan kepentingan bersama. Mari bersama menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat budaya keterbukaan informasi demi Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. #Komisiinformasipusat #PancasilaPemersatuBangsa #FondasiPerdamaianDunia #HariLahirPancasila2026

🪷 𝗦𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮𝘁 𝗛𝗮𝗿𝗶 𝗥𝗮𝘆𝗮 𝗪𝗮𝗶𝘀𝗮𝗸 2570 𝗕𝗘 Semoga nilai-nilai kebijaksanaan, kasih sayang, kedamaian, dan kesadaran senantiasa menerangi setiap langkah dalam membangun bangsa yang harmonis, berkeadaban, serta menjunjung tinggi persatuan dan kemanusiaan. 𝙎𝙖𝙗𝙗𝙚 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙖 𝘽𝙝𝙖𝙫𝙖𝙣𝙩𝙪 𝙎𝙪𝙠𝙝𝙞𝙩𝙖𝙩𝙩𝙖 Semoga semua makhluk hidup berbahagia ✨✨

Keluarga Besar Komisi Informasi Pusat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H 🌙🕌✨ Idul Adha merupakan momentum suci untuk meneladani nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Semoga hikmahnya semakin memperkuat ketakwaan, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat berbagi dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya keberkahan Idul Adha menghadirkan kedamaian dalam setiap langkah, sekaligus menginspirasi kita untuk terus menebarkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. ✨🤍

𝙊𝙥𝙚𝙣 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙒𝙚𝙚𝙠 2026 📅 21 Mei 2026 👥 Dihadiri Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Strategi dan Riset, Rospita Vici Paulyn Komisi Informasi Pusat turut berpartisipasi dalam kegiatan Open Government Week (OGW) 2026 yang mengusung tema “𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗿𝘂𝘀𝘂𝘁𝗮𝗺𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹: 𝗥𝗲𝗳𝗹𝗲𝗸𝘀𝗶 15 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝗢𝗚𝗣 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗗𝗮𝗺𝗽𝗮𝗸 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗶𝗸 𝗱𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮.” Dalam forum multipihak tersebut, keterbukaan informasi publik kembali ditegaskan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Data publik tidak hanya dipandang sebagai instrumen transparansi, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang dapat mendukung pembangunan serta menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses dan inklusif bagi masyarakat. Di sisi lain, penguatan komitmen terhadap parlemen yang lebih terbuka melalui Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) terus didorong, termasuk melalui pelibatan masyarakat dalam penyusunan naskah akademik maupun peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan tersebut, Rospita Vici Paulyn menegaskan bahwa Komisi Informasi Pusat melakukan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk memotret implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan pemerintah Daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai ke tingkat Desa. "𝐈𝐊𝐈𝐏 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐮𝐤𝐮𝐫 𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐤𝐞𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛𝐚𝐧 𝐮𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚, 𝐲𝐚𝐤𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐡𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢, 𝐦𝐞𝐥𝐢𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠𝐢, 𝐝𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐞𝐧𝐮𝐡𝐢 𝐡𝐚𝐤 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐤𝐬𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤," ujar Rospita. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengukuran IKIP di tahun 2025, kondisi keterbukaan informasi di 34 provinsi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sementara untuk pelaksanaan pengukuran IKIP Tahun 2026 tidak dapat dilakukan karena menyesuaikan efisiensi anggaran saat ini.

✨ Keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Strategi dan Riset, Rospita Vici Paulyn hadir sebagai narasumber dalam *Forum Dialog Strategis: Keterbukaan Informasi Publik dalam Transisi Energi Berkeadilan di Wilayah Pertambangan Batubara Sumatera Selatan* yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law dalam rangkaian kegiatan Open Government Week 2026. Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat mendasar bagi terwujudnya transisi energi yang berkeadilan. Tanpa akses yang memadai terhadap informasi tentang rencana penutupan tambang, skema reklamasi dan pascatambang, penggunaan Dana Bagi Hasil, maupun arah diversifikasi ekonomi daerah, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara bermakna dalam menentukan masa depan wilayahnya sendiri. Partisipasi yang sesungguhnya menuntut lebih dari sekadar kehadiran dalam forum konsultasi. Diperlukan fondasi informasi yang memadai, akurat, dan dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui keterbukaan informasi yang akurat dan partisipatif, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara bermakna dalam menentukan masa depan daerahnya sendiri. ✨ #KomisiInformasiPusat #KeterbukaanInformasi #OpenGovernmentWeek2026

✨ Komisi Informasi Pusat melalui Bidang Strategi dan Riset menyelenggarakan Rapat Reviu Draft Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 bertema *“Smart Transparency: Teknologi untuk Akuntabilitas Publik”* pada Kamis, 21 Mei 2026 di Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi serta diseminasi keterbukaan informasi publik di era digital. Rapat dibuka dengan laporan panitia oleh Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang diwakili Ketua Tim Komunikasi, Muhammad Anwar, kemudian dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan oleh Komisioner Rospita Vici Paulyn selaku pengampu Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2026. Diskusi difokuskan pada reviu final draft jurnal, meliputi penyempurnaan desain sampul, tata letak isi, hingga elemen visual guna memastikan jurnal mampu merepresentasikan semangat transparansi yang adaptif, inovatif, dan akuntabel. 📖 Melalui jurnal ini, Komisi Informasi Pusat terus mendorong penguatan budaya keterbukaan informasi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya. Diharapkan, masyarakat nantinya dapat membaca dan memanfaatkan jurnal ini sebagai sumber literasi yang bermanfaat, inspiratif, dan relevan dalam memahami pentingnya keterbukaan informasi publik di era digital. #KomisiInformasiPusat #KeterbukaanInformasi #AkuntabilitasPublik #SmartTransparency #JurnalKIP2026

📢 Jadwal Sidang Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat RI 🗓 Hari/Tanggal: Kamis, 21 Mei 2026 📍 Tempat: Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat #KomisiInformasiPusatRI #infosidangKIPusat #keterbukaaninformasipublik