Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, didampingi Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi Ombudsman RI, Esti Budiyarti, serta perwakilan KBRI Indonesia di Manila, Manshur Achmad Chotib, menghadiri Full Members Meeting of the Southeast Asian Ombudsman Forum (SEAOF) yang berlangsung pada 16–18 Juni 2026 di Manila, Filipina.
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Ombudsman of the Philippines selaku Ketua SEAOF Periode 2025–2026 ini dihadiri oleh perwakilan lembaga ombudsman dari Thailand, Timor-Leste, Pakistan, Sarawak, serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama dan berbagi praktik baik dalam pengawasan pelayanan publik di kawasan.
#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
Semoga momentum 1 Muharam menjadi awal yang penuh keberkahan, memperkuat semangat untuk terus menjaga pelayanan publik yang baik, menjaga integritas, dan menghadirkan manfaat bagi sesama.
#TahunBaruIslam1448H#1Muharram1448H#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Definisi kemenangan nggak selalu soal hal besar. Kadang, kemenangan hadir dalam hal-hal sederhana yang bikin hari terasa lebih ringan: pulang kantor tepat waktu, jalanan lancar tanpa terjebak lampu merah, atau urusan yang berjalan sesuai harapan. Bagi masyarakat, salah satu seporsi kemenangan juga bisa hadir saat laporan yang disampaikan mendapat tindak lanjut dan penyelesaian yang nyata.
Kalau seporsi kemenangan versi kamu hari ini apa? ✨
#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar memimpin Apel Pagi Ombudsman RI pada Senin (15/6/2026). Dalam arahannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Insan Ombudsman RI di Kantor Pusat maupun Perwakilan atas kerja keras dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap Ombudsman RI.
Ombudsman RI turut mendorong penguatan dukungan anggaran bagi Perwakilan Ombudsman di daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan jangkauan pengawasan pelayanan publik semakin luas.
Dalam memperkuat dampak kerja pengawasan, Ombudsman RI akan mengakselerasi penghitungan valuasi kerugian masyarakat yang berhasil diselamatkan melalui penanganan laporan. Langkah ini diharapkan dapat menunjukkan manfaat nyata kehadiran Ombudsman RI bagi masyarakat.
#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Anggota Ombudsman RI @abdulghoffarhusnan.official menegaskan komitmen Ombudsman RI untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat, memperkuat kelembagaan, serta mengakselerasi penghitungan valuasi kerugian masyarakat yang dapat diselamatkan melalui penanganan laporan. Hal tersebut disampaikan dalam apel pagi yang diikuti Insan Ombudsman RI dari kantor pusat dan perwakilan, Senin (15/6/2026).
#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Makassar, 12 Juni 2026. Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng bersama tim Ombudsman Pusat dan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan monitoring layanan publik di bandara Hasanuddin Makassar. Dalam kesempatan tersebut juga berdialog dengan General Manager Bandara, Bupati dan Wakil Bupati Maros sebagai lokasi dari bandara.
Tata kelola layanan transportasi, termasuk di area bandara udara, amat penting untuk bebas maladministrasi dan menghadirkan inovasi berkelanjutan. Tujuannya tidak saja bagi kepentingan komersial tetapi terutama memastikan keselamatan dan kenyamanan publik pengguna jasa bandara sebagai bagian integral dari ekosistem layanan penerbangan.
#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI terus memperkuat pengawasan pelayanan publik melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga. Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, bertemu dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk membahas penguatan pengawasan pelayanan publik di sektor perdagangan, termasuk penyelesaian pengaduan masyarakat, pencegahan maladministrasi, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga melalui penunjukan narahubung yang aktif dan responsif, di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Makassar, 11 Juni 2026. Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng bersama tim Ombudsman Pusat dan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan koordinasi yang dilanjutkan Rakor Pengawasan Bidang Pertanahan dengan Kepala Kanwil BPN dan para Kepala Kantor Pertanahan dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Rakor ini bertujuan membahas upaya pencegahan maladministrasi pertanahan sekaligus pelaksanaan Opini Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.
Pelayanan publik di bidang pertanahan amat penting didorong bagi tercapainya peran BPN sebagai land-administrator dan land-manager guna mendukung fungsi tanah dan ruang bagi kelancaran kegiatan sosio-ekonomi masyarakat dan dukungan bagi program pembangunan dari pemerintah. Keadilan agraria dan kepastian alas legal menjadi sebagian isu yang terus dibereskan dalam tata kelola pertanahan.
#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Anggota Ombudsman RI @nuzranjoher , melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, Bali, Kamis (11/6/2026).
Pengawasan ini merupakan tindak lanjut Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI terkait penyelenggaraan PIDI sekaligus respons atas peristiwa meninggalnya dokter internship di Bali beberapa waktu lalu.
#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI terus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Anggota Ombudsman RI @maneger.nasution, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, mengunjungi UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan ISI Padang Panjang untuk menandatangani nota kesepakatan sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya budaya antimaladministrasi di lingkungan kampus, pada Rabu (10/6/2026).
#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI juga terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, termasuk memastikan kelompok difabel memperoleh akses layanan yang setara dan tanpa diskriminasi.
Di hadapan para aktivis dari berbagai organisasi nonpemerintah, Partono mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelayanan publik dan tidak ragu melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI.
Masyarakat dapat melapor apabila menemukan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, pengabaian layanan, maupun tindakan tidak patut dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Seluruh layanan pengaduan di Ombudsman RI diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.
Baca selengkapnya di:
ombudsman.go.id/news/r/ombud…#OmbudsmanRI#AwasiTegurLaporkan
Karena itu, kehadiran Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk memastikan pengawasan pelayanan publik berjalan lebih objektif, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Partono juga memaparkan sejumlah program yang sedang dan akan terus dijalankan Ombudsman RI, mulai dari pencegahan maladministrasi hingga pendidikan anti maladministrasi kepada masyarakat.
"Tujuan akhirnya adalah agar setiap warga negara memperoleh keadilan dan kesejahteraan yang semakin baik melalui pelayanan publik yang berkualitas," jelas Partono.
Partono menjelaskan bahwa Ombudsman RI hadir untuk membantu menciptakan dan meningkatkan upaya pemberantasan serta pencegahan praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelayanan publik.