Penyerahan denda administratif sebesar Rp10,27 triliun dan pengembalian lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,37 juta hektare menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan aset negara, menertibkan tata kelola sumber daya alam, serta memastikan setiap kekayaan bangsa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rabu, 13 Mei 2026).
Saya menyampaikan apresiasi atas arahan tegas Bapak Presiden
@prabowo serta kerja bersama Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK dan seluruh unsur terkait dalam menjaga kekayaan negara dari praktik penyimpangan, korupsi serta penguasaan yang tidak sesuai hukum.
Inilah komitmen negara dalam menyelamatkan kekayaan bangsa, menegakkan hukum, memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan memastikan hasilnya kembali untuk rakyat serta generasi mendatang.
____
The handover of administrative fines amounting to IDR 10.27 trillion and the return of more than 2.37 million hectares of forest area serve as concrete evidence of the government’s seriousness in safeguarding state assets, strengthening the governance of natural resources, and ensuring that the nation’s wealth is used for the greatest prosperity of the people (Wednesday, May 13, 2026).
I extend my appreciation for the firm directives of President
@prabowo, as well as the collective efforts of the PKH Task Force, the Attorney General’s Office, the National Police, the Indonesian National Armed Forces, BPKP, PPATK, and all related stakeholders in protecting state assets from irregularities, corruption, and unlawful control.
This is the state’s commitment to safeguarding the nation’s wealth, upholding the law, improving natural resource governance, and ensuring that its benefits return to the people and future generations.