Pasca Kebakaran 2024, Akhirnya Gedung YLBHI Direnovasi Renovasi memerlukan biaya sekitar 20 Milyar, Saatnya Kita Gotong Royong untuk membangun kembali rumah rakyat, rumah perjuangan bersama. Seperti kita ketahui bersama, pada 7 April 2024 Gedung YLBHI/LBH Jakarta mengalami kebakaran. Kebakaran ini menghanguskan sebagian di lantai, 2, 3 dan 4 serta merusak sistem mechanical dan electrikal secara keseluruhan. Selama setahun lebih fasilitas pelayanan dan kerja-kerja bantuan hukum terganggu dan tidak berfungsi, hanya menggunakan fasilitas darurat. Gedung YLBHI menjadi tempat dan saksi bagi ribuan kisah buruh yang berjuang menuntut hak, petani yang memperjuangkan tanah, warga miskin kota yang melawan penggusuran, mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi, kelompok minoritas yang melawan diskriminasi, hingga ide, pikiran dan sumbangsih perubahan dan kemajuan keadilan, hak asasi manusia, demokrasi menjadi tarikan nafas perjuangan. Saatnya kita bergerak bersama Informasi terkait renovasi rumah rakyat: ylbhi.or.id/bangunrumahrakya…

Proses peradilan militer kasus Andrie Yunus merupakan peradilan sandiwara dan menutup pengungkapan peristiwa percobaan pembunuhan ini sampai ke aktor intelektualnya. Seharusnya, pengadilan mimiter tidak berwenang memproses tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap sipil. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim untuk memusnahkan barang bukti juga bertentangan dengan Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan. "Ini adalah wajah impunitas bagi kita semua. Tidak hanya terhadap Andrie Yunus tapi ini juga berpotensi terjadi kepada para pembela HAM maupun masyarakat sipil," ucap Jane Rosalina, KontraS. "Ini merupakan kemunduran demokrasi yang ditandai dengan pengadilan militer yang memaksakan diri untuk mengambil kewenangan yang mestinya bukan menjadi wilayahnya," jelas Arif Maulana, YLBHI. Saksikan selengkapnya melalui kanal Youtube YLBHI youtube.com/live/Mp4CWnMZG4M…

Rabu, 10 Juni 2026, Koalisi RFP menyatakan penolakan terhadap Revisi UU Polri yang disahkan secara terburu-buru dan tidak melalui partisipasi yang bermakna. Revisi UU Polri ini menunjukkan watak DPR dan Pemerintah yang anti demokrasi. "DPR yang seharusnya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat justru menjadi Dewan Perwakilan Rezim," ucap Arif Maulana, YLBHI. "Ruang sipil semakin sempit, hal yang sifatnya profesionalisme masyarakat sipil itu akan dikurangi," jelas Sunudyantoro, AJI Indonesia. "Jangan sampai Kepolisian mengerjakan hal-hal yang di luar tugas pokok Kepolisian yang diatur dalam TAP MPR 7/2000 dan juga melanggar Putusan MK 114/2025 yang membatasi penempatan anggota Kepolisian," Hans Giovanny, KontraS. Saksikan selengkapnya melalui kanal Youtube YLBHI youtu.be/ouoHJvbrrqM?si=RUlz…

RT @LBH_Jakarta: Alerta Alerta! Warga RW 10 Lenteng Agung dan Mahasiswa mendapatkan kekerasan dari beberapa Anggota TNI dalam upaya pengg…

Masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan Gedung Badan Gizi Nasional, hari ini, Rabu (10/6). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai penuh polemik dan terus menghabiskan uang pajak dengan sewenang-wenang. 📸 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #MakanBergiziGratis #BadanGiziNasional

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menghadiri panggilan pemeriksaan saksi, Muhamad Isnur, untuk Laporan B kasus percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus di Polda Metro Jaya, Selasa, 9 Juni 2026. Kemarin, TAUD juga sudah menyampaikan surat pengajuan pemberhentian perkara ke Pengadilan Militer II-08 dan surat desakan pelaksanaan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Dirkrimum Polda Metro Jaya. Muhamad Isnur selaku saksi yang diperiksa akan menyampaikan temuan TAUD mengenai dugaan keterlibatan 16 pelaku, sipil, perwira menengah dan tinggi militer, hingga operasi militer berupa surveillance sebelum kejadian. Dukung dan teruslah bersolidaritas dalam upaya masyarakat sipil untuk mendorong penyelesaian kasus percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus di Peradilan Umum. Selengkapnya saksikan melalui kanal youtube YLBHI youtu.be/qV1zgKq0M_8?si=s7in… #KamiBersamaAndrieYunus #TolakPeradilanMiliter #AdiliDiPeradilanUmum

Ada podcast terbaru di kanal youtube YLBHI. Kami membahas tentang tanah-tanah di Papua yang semakin hilang diambil Penguasa dan Pengusaha. Linknya ada disini: youtu.be/qiAyr0jQovY?si=JItl…

Berbagai Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Papua dengan dalih pembangunan menjadi legitimasi bagi rezim untuk melakukan perampasan tanah. Jhonlin Group, Agrinas Pangan, Global Papua Abadi, Murni Nusantara Mandiri, merupakan sebagian dari perusahaan-perusahaan yang diduga meraup keuntungan dari PSN-PSN tersebut. "Konsep negara yang menganggap bahwa alasan pembangunan dan sebagainya itu jadi legitimasi untuk melakukan perampasan," ucap Ambrosius Mulait, PUSAKA. "Padahal belum tentu Orang Asli Papua membutuhkan itu," jawab Eno Liska, YLBHI. Saksikan selengkapnya melalui kanal Youtube YLBHI youtu.be/qiAyr0jQovY?si=JItl…

Violence in Papua has increased during the last four months. On April 14, 15 citizens were murdered and seven more injured in Puncak regency. According to reports, attackers used firearms and explosives to target honai (traditional mushroom-roofed dwellings) and displacement sites that had previously been designated as civilian safe zones. The instability is not merely a byproduct of separatism. It is rooted in economic disparity, the marginalization of indigenous Papuans, and the systematic appropriation of ulayat (customary) lands. Today, customary land grabbing is being rebranded under National Strategic Projects. Since 2018, the number of internally displaced people has increased to 76,228 across seven regencies, limiting their access to education and traditional livelihoods. Indigenous tribes, including the Marind and Kwipalo, have objected, alleging the destruction of sacred sites and the lack of free, prior, and informed permission. What are the benefits of toll roads, mines, and military mobilization if poverty in Papua persists? Treating Papua as "empty land" overlooks its people's legal and cultural realities and poses a threat to the entire ecosystem. Read "Deconstructing conflict in Papua: A land beyond vacancy on Jakarta Post thejakartapost.com/opinion/2…

youtu.be/o2LoVG8QoZM?si=9QNF… Membongkar Sandiwara Keji dan Peradilan Sesat untuk Tindakan Biadab Penyiraman Air Keras ke Andri Yunus Podcast @YLBHI bersama Al Araf dan Fatia Maulidiyanti

Narasi motif dendam pribadi yang bergulir dalam persidangan kasus penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus oleh anggota BAIS TNI jelas terlalu mengada-ada. "Serangan ini memberikan pesan kepada kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan bahwa mereka dapat di-Andrie Yunus-kan," ucap Al Araf, CENTRA Initiative. Dalam percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus, para pemegang kekuasaan sedang membangun politik ketakutan atau yang sering disebut sebagai state terorrism. "Ini adalah narasi yang sengaja dibuat agar seakan-akan ini bukan tanggung jawab institusi," jelas Fatia Maulidiyanti, Koordinator KontraS 2020-2023. Saksikan selengkapnya melalui kanal Youtube YLBHI youtu.be/o2LoVG8QoZM?si=yd_Y…

Buat yang belum tahu, @YLBHI pernah punya buku saku yang judulnya "Buku Saku Paralegal: Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma?" bisa kamu unduh di → bit.ly/AksesBantuanHukum

Tak semua orang paham hukum. Tapi, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Makanya ada konsep bantuan hukum yang bisa diberikan bagi kita yang hak-haknya dilanggar dan tak memiliki sumber daya untuk melakukan advokasi. #KebebasanBerekspresi

Senin, 4 Mei 2026, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyelenggarakan konferensi pers untuk merespons persidangan kasus percobaan pembunuhan Andrie Yunus di peradilan militer pada 29 April 2026 lalu. "Pengadilan militer yang berjalan hari ini memeriksa kasus Andrie Yunus adalah peradilan sandiwara," ucap Zainal Arifin, YLBHI. TAUD menyoroti bahwa banyak sekali kejanggalan dalam surat dakwaan oditurat militer dalam kasus ini. "Surat dakwaan ini benar-benar tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas," ucap Airlangga Julio, AMAR Law Firm, dalam menjelaskan pandangan TAUD mengenai surat dakwaan oditurat militer. Situasi persidangan militer dalam penyelesaian kasus Andrie Yunus menunjukkan adanya arogansi militer yang jelas hanya akan terjadi di bawah pemerintahan yang otoriter. TAUD mendesak agar persidangan di pengadilan militer ini dihentikan dan kasus Andrie Yunus selanjutnya diperiksa secara lebih terbuka di peradilan umum. Saksikan selengkapnya melalui kanal Youtube YLBHI youtu.be/tpDWoZErJwg?si=ssVg…

Delik makar di Pasal 191-196 KUHP baru dapat menjerat tindakan protes atau kritik yang dianggap sebagai upaya penggulingan pemerintahan. Pasal-pasal ini jelas menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh Konstitusi. Secara terminologi, kata 'Makar' berasal dari bahasa Belanda yaitu 'Aanslag' yang berarti serangan. "Jadi harus ada serangan fisik terlebih dahulu baru itu disebut makar," ucap Fadhil Alfathan, Direktur LBH Jakarta. Fenomena tuduhan makar dari pemerintah dalam menghadapi kritik atau ajakan protes dari masyarakat sipil merupakan bukti bahwa rezim hari ini anti kritik dan tidak mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menghentikan praktik pembungkaman kritik dengan pasal-pasal karet yang mengancam keberlangsungan demokrasi. Saksikan podcast "Pemerintah Anti Kritik dan Impeachment Presiden" melalui kanal Youtube YLBHI youtu.be/2Os8ztFRd8Y?si=n_Hx…

Rabu, 8 April 2026, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menjalani sidang Judicial Review UU TNI dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon. Koalisi mengharapkan MK dapat mengabulkan gugatan dan mempercepat putusan JR yang agar TNI tidak terus bergerak melampaui batas-batas kewenangannya. “Ruang sidang telah membuktikan bahwa permohonan yang diajukan oleh masyarakat sipil terbukti dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan kami,” ucap Muhamad Isnur, YLBHI. “Kita minta MK tidak hanya mengabulkan tetapi juga mempercepat putusan terkait pemberlakuan Pasal 65 UU 34/2004, agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diproses melalui peradilan umum,” jelas Ardi Manto, Imparsial. Saksikan selengkapnya melalui kanal youtube YLBHI youtu.be/ZjP65PhWd48?si=dbGV…

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) merilis (30/3) laporan investigasi independen “OPERASI PARA PENGECUT”, yang mengungkap dugaan keterlibatan 16 orang dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Temuan ini membuka indikasi operasi yang terorganisir dan melibatkan jaringan aktor besar.

Dugaan keterlibatan 16 orang dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus membuka indikasi operasi terorganisir. LBH dorong transparansi dan penyelidikan independen dalam mengusut kasus ini. magdalene.co/story/kasus-and…

Pada Senin (30/3/2026), Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap berbagai temuan investigasi awal mereka terkait penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Bagaimana perkembangan kasus ini dan apa yang TAUD sampaikan? Baca thread-nya sampai habis, ya.

BAP X @KontraS X @YLBHI Gak sabar besok tayang! (📸 Tony Hartawan)