Bagi politikus, anda hanya angka. Bagi negara, hanya statistik. Bagi kapitalis, hanya objek. Jaga keluarga, tetap waras & jangan lupa ewean.

Makin ruwet makin kicow.... 🎶

The US has refused to host Iran's national team for the World Cup even though they have to play all their games there Which means they're based in Tijuana and will have to fly on the day of their games I've never heard of this kind of discrimination in World Cup history

Kalian yg minta kalo kritik itu harus baik, beretika dan memberikan solusi. Apa yang disampaikan Pak Dino itu sudah sangat baik, halus, sopan, beretika, dan terstruktur serta memberikan saran dan solusi sesuai yg kalian mau. Sekarang masih tetep dianggap ga beretika. Intinya memang kalian itu enggan menerima kritik. Saya udh ga tau harus komen apa lagi sama pejabat2 di negara ini. Dikritik keras salah, dikritik baik salah. Maunya semua orang dukung.

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

Bocor Alus: Rumah Dinas BAIS di Melawai Raya ternyata jadi POSKO SATGAS S buat nyusun rencana nyerang Andrie Yunus. Kemenhan konfirmasi: Itu Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola BAIS TNI. Pajak kita dipakai buat koordinasi nyiram air keras ke rakyat? Biadab. ​Gak cuma 4 orang, tapi 13 ORANG terlibat. Ada tim intai, tim kondisikan jalan, sampe eksekutor. Pake aset Kemenhan, pake plat nomor bodong. Ini bukan oknum, ini OPERASI TERSTRUKTUR. Sumber lengkap silahkan lihat : youtu.be/hyyvL-NGppI?si=cDYW…

Sakitjiwa

🇨🇳 Brutal hostage situation in China … little boy was held at gunpoint in demand for sweets

Panuhun Sang Rumuhun. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi 🤘🏽

Rejeki kuwi wis ono signature...

Preman gerot mah endagna ngan ku eceng Jeung Wax. 🤣

👽👽

Harusnya didiemin aja biar pada make, yg sanggup beli alat begini cuma orang2 kaya ngehe doang kan. Itung2 seleksi alam

Akhirnya ada sebuah pergerakan di awal 2026. Terima kasih semesta kau sudah membuatku bertahan hingga di titik ini. Rahayu 🤘🏽 #setrooong #kulitluka #handmade #leathercraft

Stay safe yagesyaaaa, seminggu ini hindari pantai dulu. Sampe hari minggu katanya masih kenceng anginnya. Ada badai yang gak diklasifikasi, cuma dianggap angin Barat aja.

🐶: Sing perlu bes lebeng, ane medium rare gen kanggo. Balung dadi masih isinin. Sate 10 ajak balung 2 gen kanggo, ane kikil nah...

Vibin...

Diplomasi lewat rasa win post. 🙌 Kellogs Afrika baru saja merilis Mie goreng flavored.

Bajaj Bajuri diremake Hollywood be like....