Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendesak Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kapolri untuk memastikan investigasi menyeluruh, revisi UU Peradilan Militer, pembentukan TGPF, pengawasan legislatif, evaluasi hakim, serta penegakan hukum yang akuntabel.