Apa yang dilakukan Pemerintahan IRAN kepada Rakyatnya termasuk juga bagi Warga Asing di Iran merupakan Konsep Sosialis, dimana NEGARA BERBAGI KEMANKMURAN pada Seluruh Bangsanya sama rata, tidak ada kelasifikasi masyarakat dalam biaya hidupnya Konsep "Berbagi Kemakmuran" di Iran ​Di Iran, negara memegang kendali penuh atas aset strategis (terutama minyak dan gas) dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk subsidi harga yang masif. ​Harga Energi Flat: Tidak seperti di negara kapitalis yang menggunakan harga pasar, pemerintah Iran menetapkan harga BBM dan listrik yang sangat murah bagi seluruh warga, tanpa melihat status sosial, karena Rakyat dihormati sebagai PEMILIK KEDAULATAN. Ini adalah upaya untuk memastikan biaya input kehidupan tetap rendah bagi semua orang. ​Subsidi Langsung: Sejak reformasi subsidi tahun 2010, Iran mengganti sebagian subsidi harga dengan transfer tunai langsung kepada hampir seluruh rumah tangga. Tujuannya adalah pemerataan hasil kekayaan alam secara instan. ADILKAH? YAH ADIL BANGET Bagi RAKYAT dan BANGSA, Namanya saja NEGARA SOSIAL (Ga heran Kapitalis BENCI pada Pemerintahan SOSIALIS) Beda dengan dinegara Kapitalis, dimana Pemerintahnya PANDAI Cari duit pada Rakyatnya alias Rakyat diasumsikan sebagai PELANGGAN Bukan PEMILIK KEDAULATAN bagi Kemakmuran para Kapitalisnya Stratifikasi dalam Sistem Kapitalis (Targeting) ​Dalam sistem kapitalis atau semi-kapitalis, efisiensi sering kali menjadi alasan untuk melakukan klasifikasi masyarakat: ​Segmentasi Produk: Munculnya pembedaan seperti "LPG 3kg untuk si miskin" sebenarnya adalah cara negara untuk menekan beban fiskal (anggaran). Namun, dampaknya adalah terciptanya stigma sosial dan birokrasi yang rumit (pembatasan BBM per hari, aplikasi tambahan, dll). ​Beban Pajak yang Terbalik: Ada paradoks dalam kapitalisme di mana korporasi besar sering mendapatkan tax holiday atau insentif pajak dengan dalih "trickle-down economics" (menciptakan lapangan kerja). Sementara itu, rakyat jelata justru terbebani oleh pajak konsumsi (seperti PPN) yang sifatnya regresif—makin kecil pendapatan, makin terasa beban pajaknya. BUKTI nya APBN atau Anggaran PEMERINTAH diperoleh dari PAJAK RAKYAT sebesar 83%, sedang Sumbangan Pajak dari para KAPITALIS seperti JURAGAN TAMBANG EMAS, BATU BARA dlsb, HUTAN, dlsb Cuma 7% kalau terjadi BENCANA, Rakyat Harus jadi KORBAN, Kapitalis cukup Ngopi-Ngopi dengan Kepala Negara. ADILKAH? YAH ADIL BANGET Bagi KAPITALIS, namanya saja NEGARA KAPITALIS (Ga Heran RAKYAT BENCI pada Pemerintahan KAPITALIS) Semoga bisa dipahami 🙏 😎 :: WeKa ::

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා සමඟ බටහිර ආසියාවේ වර්ධනය වන තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළෙමි. එහිදී විශේෂයෙන් ගෝලීය බලශක්ති සුරක්ෂිතතාවයට බලපාන බාධාවන් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලදී. අපි ඉන්දියා-ශ්‍රී ලංකා බලශක්ති සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කිරීම සහ කලාපීය ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන මුලපිරීම් හි ප්‍රගතිය සමාලෝචනය ක⁣ළෙමු. සමීප සහ විශ්වාසවන්ත හවුල්කරුවන් වශයෙන් අපි පොදු අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමේදී එක්ව සමීපව කටයුතු කිරීම සඳහා අපගේ කැපවීම යළි අවධාරණය ක⁣⁣ළෙමු. @anuradisanayake

אומרים שאני מה? צפו >>

A small touch for you. A lifetime scar for someone else.🙏 Public harassment is never “small.”

Menkes soal Iuran BPJS Naik: Beli Rokok Rp 42 Ribu Bisa

Truk-truk CPO di Aceh terang-terangan melawan aturan! Mereka menolak ditimbang dan tetap melaju dengan muatan overkapasitas. Jalan-jalan hancur, rakyat jadi korban karena truk ugal-ugalan. Mustahil ini terjadi tanpa bekingan kuat di belakangnya!

Sir , please remove him from the summit 👇

TNI AD tengah mempersiapkan 5.000 hingga 8.000 tentara untuk dikirim ke Gaza menjadi pasukan ISF. ~NA

Israel kembali melancarkan serangan udara ke Gaza Palestina pada Sabtu (31/1). Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 32 orang. Kementerian Luar Negeri RI mengecam serangan yang terjadi saat gencatan senjata itu. >> 20.detik.com/detikupdate/202…

I do not usually comment on political posts, and this is not intended to be political. As we all know a tragic event happened in America. I am speaking strictly from a professional training and use of force perspective. Before coming to train Ukrainians, I spent years training various law enforcement organizations through my company on use of force and high risk encounters. That background includes departmental policy, police training standards, threat assessment, de escalation, and the legal thresholds for justified and unjustified shootings. Several facts matter here. The individual involved was a licensed concealed carry holder from the state. He was legally permitted to carry a firearm, including in a public setting such as a protest. There was no violation of law simply by his possession of the weapon. At no point did this individual draw, point, or openly brandish the firearm. The weapon was physically removed from him by law enforcement officers prior to the shooting. Once that occurred, the immediate deadly threat no longer existed. When a weapon is secured and officers have physical control of a subject, the legal and training based justification for deadly force disappears. At that stage, the situation transitions to control, restraint, and de escalation. Deadly force is reserved for an active, imminent threat, not a past or hypothetical one. Any use of deadly force also carries an absolute responsibility to consider public safety. Officers are trained to identify their backstop and ensure that rounds fired do not endanger civilians or fellow officers. In this case, there were multiple officers and civilians directly within the potential line of fire. The risk of catastrophic injury, friendly fire, or unintended civilian casualties was extremely high. Equally important, this incident does not align with established de escalation principles. Rather than slowing the encounter, increasing distance, and reducing risk, the situation was escalated rapidly to lethal force after control had already been achieved. That is the opposite of what modern policing doctrine teaches. Based on the available video footage, camera angles, and observable officer behavior, this incident reflects failures in threat assessment, use of force decision making, backstop awareness, and de escalation. From a professional standpoint, it represents a breakdown across multiple training and policy standards. This is a tragic outcome. It deserves a serious, objective review grounded in established law enforcement practices, not emotion or politics. This definatley deserves a full independent investigation and review.