Raúl González: “Ini pertama kalinya saya di Indonesia. Saya menerima banyak cinta dari penggemar. Saya tahu ada banyak penggemar Real Madrid di Indonesia.” Tonton SPORTCAST77 dengan Raúl selengkapnya di sini 👉 youtu.be/6wblt1In_c4?si=2fWR… 🫡 @MamatAlkatiri & @riphanpradipta

Bookmail ❤️ Akhirnya WL aku kecoret lagi hehehehehe udah lama carinya. Beli di @EfekRumahBuku (@tb_bebasari)

Guys, ada satu cerita yang menurut gue paling menggambarkan ironi proyek infrastruktur Indonesia. Bukan teori di atas kertas tapi cerita nyata seorang menteri yang sudah menolak proyek ini sejak awal, dengan alasan yang jelas dan sangat masuk akal, tapi tetap dipaksa jalan. Dan sekarang sembilan tahun kemudian semua yang dia khawatirkan terbukti benar. Ignasius Jonan, eks Menteri Perhubungan, sudah menolak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejak 2015. 21 Januari 2015, dalam rapat bersama DPR, Jonan bicara dengan sangat tegas: jangan ada pembangunan kereta cepat di Jawa, walaupun menggunakan pinjaman luar negeri. Alasannya logis. Proyek itu akan membebani anggaran negara, sementara banyak daerah lain di Indonesia bahkan belum pernah punya akses kereta sama sekali. Dia bilang sendiri waktu itu: banyak di daerah yang lihat kereta saja tidak pernah. Jonan justru mendorong agar fokus pembangunan kereta diarahkan ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua daerah yang benar-benar membutuhkan akses transportasi dasar, bukan Jakarta-Bandung yang sudah punya banyak pilihan moda transportasi lain. September 2015, Jonan kembali menegaskan posisinya. Dia bilang kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak begitu diperlukan karena jaraknya cuma 142,3 kilometer. Terlalu pendek untuk kereta dengan kecepatan di atas 300 km per jam. Secara teknis ini sangat masuk akal. Kereta secepat itu butuh jarak panjang untuk benar-benar mencapai kecepatan maksimalnya. Kalau jaraknya terlalu pendek, keretanya baru sempat akselerasi, sudah harus mulai perlambatan lagi untuk berhenti. Manfaat kecepatan tingginya jadi tidak optimal. Ini investasi besar untuk manfaat yang tidak maksimal di rute sependek itu. Tapi proyek ini tetap dipaksa jalan. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan dari cerita ini. 12 Januari 2016, Jonan akhirnya menandatangani izin trase kereta cepat. Tapi dia bahkan tidak hadir di acara peletakan batu pertama proyek ini. Ketidakhadirannya di seremoni besar itu sulit untuk tidak dibaca sebagai sinyal. Seorang menteri yang sudah menolak proyek ini sejak awal, dipaksa menandatangani izinnya, tapi tidak mau ikut merayakan peresmiannya. Bahkan ketika akhirnya melunak, Jonan tetap memasang batasan yang ketat. Tahun 2016 dia meminta masa konsesi maksimal 50 tahun, dan setelah itu kereta cepat harus diserahkan kembali ke negara dalam kondisi bebas dari utang dan layak operasi. Itu batas yang dia perjuangkan supaya negara tidak terus-terusan menanggung beban proyek ini selamanya. Sekarang bandingkan dengan kenyataan yang terjadi. Konsesi yang disepakati sekarang bukan 50 tahun seperti yang diperjuangkan Jonan. Tapi 80 tahun. Tiga puluh tahun lebih panjang dari batas yang dia tetapkan. Pembengkakan biaya proyek ini mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sampai pertengahan 2026, Menteri Keuangan sendiri mengungkap bahwa penyelesaian utang proyek kereta cepat ini bahkan belum dibahas tuntas dengan istana. Semua kekhawatiran yang disampaikan Jonan sejak 2015 soal beban anggaran, soal rute yang terlalu pendek, soal risiko utang jangka panjang semuanya terbukti benar. Bukan dalam hitungan bulan, tapi dalam hitungan tahun yang konsisten. Dan ini yang paling ironis dari semua cerita ini: orang yang paling teliti, paling berhati-hati, dan paling berani menolak proyek berisiko tinggi terhadap keuangan negara, justru bukan orang yang akhirnya dipuji karena kehati-hatiannya. Track record Jonan sendiri sudah terbukti di KAI. Di bawah kepemimpinannya, KAI berubah dari kondisi merugi Rp83 miliar di tahun 2009 menjadi perusahaan yang untung. Dia juga yang menertibkan puluhan ribu kepala keluarga yang menempati jalur ganda lintas utara tanpa keributan berarti, dengan solusi konkret seperti membuka kesempatan kerja di KAI untuk anggota keluarga yang terdampak. Orang dengan track record manajemen sebaik itu, yang juga sudah benar dalam memprediksi risiko proyek kereta cepat sejak awal, pada akhirnya tetap mengalami pergeseran posisi dalam karir politiknya. Setelah periode itu, Jonan tidak lagi dipertahankan di posisi strategis yang sama seperti sebelumnya. kisah Jonan dan kereta cepat ini adalah pelajaran pahit tentang bagaimana keputusan besar negara seringkali tidak ditentukan oleh siapa yang paling benar secara teknis dan paling berhati-hati soal keuangan negara, tapi oleh siapa yang punya kekuatan politik untuk memaksakan agenda. Jonan benar soal jaraknya yang terlalu pendek. Benar soal beban anggaran yang akan membengkak. Benar soal pentingnya batasan konsesi yang ketat supaya negara tidak terus menanggung beban. Dan sekarang, sembilan tahun kemudian, semua yang dia khawatirkan itu menjadi kenyataan yang harus ditanggung rakyat lewat APBN. Pelajaran yang seharusnya diambil: ketika seorang ahli di bidangnya dengan tegas dan berulang kali memperingatkan risiko sebuah proyek besar, itu bukan sikap pesimis atau anti-pembangunan. Itu adalah kehati-hatian yang seharusnya didengar, bukan dilangkahi demi kepentingan yang lebih besar dari sekadar efisiensi dan kepentingan rakyat.

Indonesia disebut sepakat untuk membeli kapal perusak Jepang Asagiri. ~RS

video terbaru dari wapres kita btw knp doi mangku kucing ya

Mengapa Gus Dur bisa menang? - Amien Rais kuat di massa Muhammadiyah & urban muslim. - Sri Bintang tak punya basis massa - Yusril berdelusi nama Masyumi masih punya pengaruh. - Didin relatif tak dikenal di luar kelompok tarbiyah - Mega overconfident - Gus Dur punya NU & populer

Pak Ganjar tuh kok aman banget ya dari serangan buzzer , beda dengan pak anies

perwakilan mahasiswa sepertinya sempat ditawarin makan malam oleh wapres tapi ditolak

Emang podcast bau. Sok asiknya minta ampun. Bagus lah kalo diusir sama mahasiswa yang melawan.

15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas M.H. Thamrin diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Pertemuan ini berlangsung setelah aksi mahasiswa yang membawa sejumlah tuntutan terkait pendidikan, ekonomi, hingga kebijakan publik. Content Creator: Dian Reinis Produser: Akhdi Martin #gibran #demo #mahasiswa #review

JUST IN: Calon Manajer Koperasi Merah Putih Wajib Latihan Militer