The perfect AI video does exist

Kalau kata Pandji, "terlalu cepak mas"

Nyiapin lapangan kerja ogah, rakyat mandiri dipersulit, narik pajak no 1.

ingat mati ingat sakit ingatlah saat kau nge-tweet

Guys, ada satu pelanggaran prinsip dasar reformasi yang sedang terjadi lagi sekarang dan banyak orang tidak sadar betapa seriusnya ini. Salah satu agenda paling fundamental dari reformasi 1998 adalah membatasi keterlibatan TNI dalam urusan sipil dan keamanan dalam negeri. TNI itu alat pertahanan negara dari ancaman luar bukan alat untuk mengurus rakyatnya sendiri yang berdemo. Sejak reformasi, prinsipnya jelas: yang mengurus ketertiban dan keamanan dalam negeri itu Polri. TNI baru boleh dilibatkan dalam konteks pertahanan menghadapi ancaman perang, darurat militer, atau situasi yang benar-benar mengancam kedaulatan negara. Itu pun harus lewat keputusan politik resmi, bukan sekadar permintaan internal. Memang ada pengecualian yang sudah berjalan lama TNI dikirim ke Papua dan Poso untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata, dan dilibatkan dalam penindakan terorisme lewat aturan khusus. Tapi itu konteksnya jelas: ancaman bersenjata yang memang di luar kapasitas penegakan hukum sipil biasa. Mengawal demonstrasi mahasiswa yang menyampaikan pendapat itu beda cerita sama sekali. Dan ini yang baru saja terjadi: 12 Juni 2026, TNI dan bahkan Komponen Cadangan dari unsur ASN dikerahkan untuk mengawal demonstrasi mahasiswa bertajuk "Indonesia Bangkrut" di Jakarta. Bivitri Susanti pengajar hukum tata negara menyebut ini sebagai contoh konkret menguatnya militerisasi di ruang sipil. Dan argumennya sangat kuat secara konstitusional: Komcad itu dibentuk untuk pertahanan negara dalam menghadapi ancaman perang, bukan untuk mengurus dinamika dalam negeri yang sebenarnya masih bisa ditangani aparat sipil biasa. "Yang dihadapi kemarin bukan musuh negara. Jadi menurut saya itu problematis secara konstitusional." Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 soal Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan mobilisasi militer semacam itu cuma boleh dilakukan presiden dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, dan itu pun harus dengan persetujuan DPR. Mahasiswa yang demo itu bukan musuh negara. Mereka warga negara yang menyampaikan pendapat hak yang dijamin konstitusi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan gabungan dari Kontras, Imparsial, YLBHI, Amnesty International Indonesia, dan organisasi lain — menyebut langkah ini keliru, tidak sesuai prinsip demokrasi, dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Mereka menegaskan: penanganan unjuk rasa itu ranah aparat keamanan sipil, terutama Polri. Bukan tentara. Dan respons pemerintah? Justru terkesan menormalisasi. Kepala Pusat Penerangan TNI bilang ini cuma "perbantuan kepada Polri" sesuai mekanisme yang berlaku. Menteri HAM bahkan bilang ini sudah sesuai aturan. Tapi koalisi masyarakat sipil melihat ini sebagai pola yang berbahaya bukan soal mekanisme administratif, tapi soal prinsip dasar yang dibangun susah payah pasca-1998: jangan biarkan militer kembali jadi alat untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Kenapa ini penting banget untuk diingat? Karena sejarah Indonesia sudah pernah membuktikan apa yang terjadi kalau militer dilibatkan terlalu jauh dalam mengurus urusan sipil dan politik dalam negeri. Era sebelum reformasi militer punya peran ganda yang sangat luas lewat konsep dwifungsi ABRI. Hasilnya: kebebasan sipil tergerus, kontrol terhadap kekuasaan jadi minim, dan represi terhadap kritik jadi alat yang sangat mudah dipakai. Itulah kenapa salah satu tuntutan paling mendasar reformasi adalah: TNI kembali ke barak, fokus ke pertahanan, dan urusan dalam negeri dikembalikan ke jalur sipil. Ketika sekarang TNI dan bahkan Komcad mulai dikerahkan untuk mengawal demonstrasi mahasiswa itu bukan sekadar isu teknis soal siapa yang jaga di lapangan. Itu sinyal bahwa batas yang dibangun susah payah pasca-1998 mulai dilangkahi lagi, pelan-pelan, dengan bungkus "perbantuan" dan "koordinasi". kalau hari ini alasannya "cuma membantu Polri", dan besok alasannya "situasi makin tidak terkendali", dan minggu depan alasannya "demi stabilitas nasional" pertanyaannya adalah: di titik mana kita akan sadar bahwa batas yang harusnya dijaga itu sudah lama dilewati? Karena begitu masyarakat sudah terbiasa melihat tentara berdiri berhadapan dengan mahasiswa yang berdemo dan menganggap itu hal biasa itulah persis momen ketika salah satu pencapaian paling penting dari reformasi 1998 mulai terkikis tanpa ada yang benar-benar protes keras.

Gurita kepentingan di balik Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya dibongkar ICW. Dari sampel 102 yayasan mitra, ditemukan afiliasi ngeri-ngeri sedap: • 28 yayasan terafiliasi Parpol • 18 Pebisnis Swasta • 12 Birokrasi • 9 Relawan Pilpres Sisanya terhubung ke militer & eks koruptor. Ini program gizi atau bancakan politik? Video : kompas tv

What a Joke 🇮🇷🇺🇸 U.S. Gave an Iranian World Cup Player, Mehdi Torabi, a Visa Good for only ONE Entry Torabi used it for the New Zealand opener in Los Angeles. The moment that match ended, his visa was expired. The U.S. forced Iran to base in Mexico, leave American soil after every game, and re-enter for the next one. Under a setup built entirely on repeated entries, they handed one player a single entry. The Iran Football Federation has taken steps to obtain a new visa for Torabi so that he can accompany the national team in upcoming matches. This was NOT an accident.

Gess Beredar 200 ribu utk bayar anak2 UI turun aksi. FYI, anak sepupu gw di UI dan kemarin ikut aksi dgn 8 sahabatnya, sukarela dan antusias. Dia pegang black card Ibunya dan salah satu temannya punya dealer vespa hadiah dari kakeknya. Mrk mahasiswa Rich tapi punya empati sama kesulitan rakyat kecil. Ga kayak kalian penggosip 200 ribuan, yg udh miskin harta miskin hati pula. cc:threadnarayahanafia

RT @ommi_siregar: Ketua DPRD & Pimpinan DPRD,Bahwa MBG,se-Malang Raya Ditutup Total,Tidak boleh Beroperasi, Malang KOTA Pendidikan, Semoga…

This is disgusting. How desperate Americans are. They are saying Iran’s national team captain doesnt have a visa anymore and it’s already expired because he entered the US and he can’t come back for the next match. And you already know why he has to come back? Because our team has to travel to Mexico every time and come back for the next match. Their hatred and deep fear toward Iran is making me proud.

Maaf, saat Pak Prabowo dilantik kurs itu 15400-15600. Masih 11-12% lagi, Pak 🙏

RILLLLLLLLLLLLL

Buat lo para buzzer atau pendukung 02 yang narasinya gini: “Giliran rupiah menguat pada diem bae, gak diapresiasi kerja pemerintah”. Oke, anggap lah itu kerja pemerintah sehingga buat rupiah menguat dari 18.200 ke 17.700, berarti rupiah dari 15.500 ke 18.200 sejak pelantikan presiden, itu artinya pemerintah gak kerja kah? Mungkin kalau digambarin gini kali ya. cc:threadzulfahmizf

Nah loh....

Ada apa? Yayasan SPPG dijaga preman. Tim fakta TVONE ditolak masuk. @tvOneNews

Yg kenyang malah para koruptor & pemilik dapur wkwkwk

HOW?????

Dear buzzer, rakyat akan mengapresiasi jika Dolar bisa dibawah Rp 15.400 dan harga Pertamax dibawah Rp 12.100 (itu start saat Pak Prabowo dilantik). Jadi kalau skrg dolar turun ke 17.720 ya blm layak dipuji. Begitu juga klo besok misal Pertamax turun ke 14.000, berlebihan juga kalau dipuji. Lagian tugas rakyat itu mengkritisi & mengevaluasi, bukannya asal memuji jika memang blm pantas dipuji.

Gimana mau dapet kepercayaan masyarakat kalo bikin kebijakan seenak jidat, pas rapat penting digelar tertutup. Rakyat gapernah dilibatkan kecuali klo lg malak pajak.

Lu kan muslim ye wok semoga lu membaca ini wok Dalam Islam, pendidikan (ilmu) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan fundamental dibandingkan sekadar mengisi perut. Alasannya, perut (makan) hanya menopang fisik untuk sementara waktu, sedangkan ilmu (pendidikan) memberi arah, membedakan yang halal/haram, dan menyelamatkan jiwa di dunia hingga akhirat Dzalim banget lu wok