Nusron Wahid, Masdar, dan Budiman Sudjatmiko hadir ke kampus sejatinya merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa untuk berdiskusi, berdialog, dan meminta penjelasan langsung mengenai berbagai isu kebangsaan maupun kebijakan publik.
Sayangnya, sebagian mahasiswa justru lebih tertarik memperdebatkan sebuah film dokumenter yang belakangan menuai kontroversi, termasuk dari sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya.
Fenomena ini memperlihatkan sebuah ironi. Alih-alih memanfaatkan forum akademik untuk bertukar gagasan dan menguji argumentasi para narasumber, sebagian peserta justru memilih menolak berlangsungnya forum tersebut. Akibatnya, ruang dialog yang seharusnya menjadi ciri khas kehidupan kampus berubah menjadi arena konfrontasi.
Saya teringat pada masa ketika Nusron Wahid hadir dalam forum besar mahasiswa bertajuk "Re-Inventing Indonesia" bersama kelompok Cipayung. Presiden Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri, juga hadir dalam dialog tersebut. Perdebatan yang terjadi berlangsung keras dan kritis, tetapi tetap berada dalam koridor akademik. Tidak ada kemarahan yang berujung pada pembubaran forum. Mahasiswa saat itu menggunakan kesempatan tersebut untuk merumuskan gagasan-gagasan kebangsaan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah. Mereka memilih duduk bersama dan berdialog, bukan saling meniadakan.
Indonesia hari ini sesungguhnya jauh lebih terbuka dibandingkan banyak periode sebelumnya. Pejabat-pejabat negara bersedia hadir di kampus, duduk bersama mahasiswa, menjelaskan program-program pemerintah, menerima kritik, dan mendengar berbagai masukan. Kehadiran mereka tentu tidak berarti bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus diterima tanpa kritik. Justru sebaliknya, forum seperti itulah yang seharusnya dimanfaatkan untuk mengajukan pertanyaan kritis secara langsung kepada para pengambil kebijakan.
Karena itu, peristiwa yang terjadi di UGM dapat dipandang sebagai kemunduran bagi tradisi mimbar bebas akademik. Ketika forum dialog dibubarkan sebelum pertukaran gagasan dapat berlangsung secara utuh, yang hilang bukan hanya kesempatan bagi narasumber untuk berbicara, tetapi juga kesempatan mahasiswa untuk menguji argumentasi mereka secara terbuka.
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik. Sebaliknya, dalam sistem otoritarian, ruang dialog sering kali dibatasi dan penguasa tidak merasa perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Karena itu, terdapat ironi yang menarik dalam peristiwa tersebut. Ketika pejabat negara datang ke kampus untuk menjelaskan kebijakan dan membuka ruang diskusi, sebagian mahasiswa justru menutup ruang yang seharusnya menjadi tempat berlangsungnya pertukaran gagasan. Padahal, semangat demokrasi bukanlah membungkam pihak yang berbeda pandangan, melainkan menguji setiap pandangan melalui argumentasi yang terbuka, kritis, dan rasional.
Kampus seharusnya menjadi tempat di mana ide dilawan dengan ide, argumen dijawab dengan argumen, dan kritik disampaikan melalui dialog. Sebab demokrasi tidak tumbuh dari pembungkaman, melainkan dari keberanian untuk mendengar, berbicara, dan berdebat secara terbuka.
Dedy Nur Palakka
Pernah Jadi Mahasiswa ✍️