saya mengamati gestur pejabat publik kita: Teddy nir-empati dalam merespons kenaikan Pertamax; parlemen menyalahkan aksi mahasiswa; mantan koruptor, Idrus Marham, ikut-ikutan men-degenerate harapan perjuangan.
dalam hati, saya bertanya, se “tone deaf” itu kah pejabat publik kita? Sampai-sampai gagal menangkap aspirasi rakyat?
menjawab itu, saya ingin melanjutkan perspektif dari Prof. Zainal Arifin Mochtar, di podcast YNTS. Beliau bilang:
“apa yang dimaksud partisipasi publik itu imajinasinya masih terlalu formal. Jadi imajinasinya partisipasi publik itu adalah rapat dengar pendapat umum. Sosialisasi gitu-gitu ya.
jadi kayak bikin acara seminar bareng duduk sosial masih begitu logikanya. Padahal kan sebenarnya kalau kita bilang how to get what people wants atau participation? kan bisa.
saya kasih contoh misalnya begini. Coba bayangkan survei-survei untuk Pilpres. Itu samplingnya paling cuma 1300 orang tuh. Tapi dia bisa precisely, menduga berapa angka keterpilihan seorang presiden.
pertanyaan saya, kenapa DPR gak pernah kreatif begitu untuk menangkap apa yang diinginkan publik?”
***
saya rasa, pemerintah bukanlah mereka yang “tone deaf”, tetapi mereka yang hanya sibuk “mendengar” dirinya sendiri.