Halo, saya membuat esai otokritik yang lebih substansial. Bisa dicek di: open.substack.com/pub/rachel…

I genuinely do not like seeing the Mateta to Manchester United shouts.. I've never been impressed by him..

Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya mengatur ketat arus informasi istana. Mulai dari meminta wartawan memberitakan yang baik-baik saja, hingga menelpon manajemen dan petinggi media saat tidak suka dengan isi pemberitaan. #DeadPressSociety #YaAkuBakalDibaca projectmultatuli.org/bencana…

“Kamu dari TVRI harusnya enggak boleh bertanya seperti itu,” kata Teddy. “Siapa yang nyuruh kamu?” Bagaimana Seskab Teddy mengatur arus informasi Istana dan mengancam wartawan plus petinggi media. Artikel lanjutan dari serial 'Dead Press Society", baca: projectmultatuli.org/bencana…

Jika berkenan, tolong bantu Add to Story di IG berikut ya, supaya suara kita semua terdengar 🙏🏼 instagram.com/stories/ririec… Kalau nggak kebuka, bisa ke instagram.com/kawalibam dan add dari highlight pertama di sana. Tolong bantu sebarkan seluas mungkin, masih bisa ada keadilan 🙏🏼

Dari 4 hakim anggota, 2 hakim vonis Ibam 4 tahun, tapi 2 hakim lainnya justru minta suami saya dibebaskan. Sampai dua hakim menyatakan keyakinan berbeda lewat dissenting opinion terhadap tiga hakim lainnya jarang sekali kejadian. Bagi keluarga kami, ini tanda nyata kalau sebenarnya ada keraguan yang sangat mendalam dari majelis hakim sendiri soal perkara Ibam. Rasanya sedih banget, kenapa putusan yang menentukan masa depan keluarga kami penuh keraguan seperti ini? Bahkan di ruang peradilan, hakim ketuanya pun terlihat ragu-ragu untuk memutus berdasarkan pertimbangan vonis 4 tahun seperti 2 hakim anggota yang lain. Padahal Bapak Presiden @prabowo selalu ingatkan kalau putusan penegakan hukum itu nggak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Sedangkan, dua hakim anggota yang berkeyakinan Ibam secara terang benderang seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan dalam putusan kemarin, dari matanya tampak kalau tidak ada keragu-raguan untuk menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Ibam seharusnya bebas. Aku terharu banget, ternyata masih ada hakim yang sangat amanah dan objektif melihat kasus Ibam, terlebih ketika puluhan isi keyakinan kedua hakim yang mulia tersebut dibacakan di sidang. Semuanya tentang Ibam yang aku kenal, semuanya berisi tentang keadilan yang muncul dari fakta persidangan yang dipahami secara utuh. Tapi kenapa, putusan akhirnya penuh kejanggalan dan kezaliman? Ini sangat jauh dari keadilan yang didasarkan fakta persidangan. Keyakinan kedua hakim tersebut bantu memperkuat keyakinan keluarga kami juga, kalau Ibam seharusnya bebas. Bikin kami makin yakin juga untuk terus berjuang demi keadilan. Mohon terus bantu kawal ya, teman-teman. Tolong bantu suarakan juga ke Komisi III DPR dan Pak Presiden Prabowo, supaya keraguan yang sangat kentara terlihat ini bisa berganti jadi kepastian hukum. Jangan sampai ada lagi orang yang niatnya bantu negara dengan keahliannya malah dikriminalisasi. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. 🙏

Sidang pengadilan kok jadi pertunjukkan kebodohan dan kebejatan, apa sdh tdk ada lagi hati nurani? Persidangan apa ini? Kok wdilakukan oleh orang2 yg tdk kompeten. tempo.co/hukum/saksi-meringa…

Sejauh ini kemungkinan Hantavirus menjadi Pandemi masih kecil 1. Hanya 1 dari ~30-40 strain yang bisa menular antar manusia yaitu Andes virus, secara umum butuh kontak sangat dekat dan prolonged -> belum dilaporkan adanya mutasi atau varian baru. 2. Sejauh ini belum terdokumentasi dengan baik transmisi presimptomatik, berbeda dengan COVID/flu yang menyebar saat orang masih sehat dan mobile 3. Window transmisi sempit -> fase prodromal pendek, progresi ke ARDS sangat cepat sehingga pasien biasanya cepat diisolasi/dirawat Sampai saat ini di MV Hondius (Mei 2026) dengan 147 orang di kapal dengan 8 kasus Hantavirus. dr. Ayman Alatas SpMK (Spesialis Mikrobiologi Klinik)

Ini Hakim peradilan Militer kok nggak ada empatinya thd korban. Kalo pandangan Hakim seperti yang dikatakan ini, artinya Hakim seperti sedang mendorong perbuatan jahat serupa dilakukan lg oleh pelaku atau orang lain dgn lebih profesional. Bgmn mungkin akan bersikap obyektif dlm membuat putusan? 🙈 instagram.com/reel/DX_7wcZDC…

Pers sering disebut pilar demokrasi. Sayangnya, kini pers di Indonesia menghadapi berbagai ancaman. Mulai dari tekanan penguasa, tekanan bisnis, ancaman terhadap jurnalis, hingga swasensor. Bagaimana jadinya demokrasi bila salah satu pilarnya dalam kondisi terancam? Serial terbaru Project Multatuli: #DeadPressSociety projectmultatuli.org/dead-pr…

Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya. Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah. Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵

Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya. Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan. Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka. Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻

“Proses hukum ini panjang, saya ikhlas menjalaninya... tapi kalau ujungnya tuntutan setinggi ini…" "Ya, Allah... bagaimana anak-anak kami tumbuh tanpa ayahnya nanti...” “Ibam itu cuma konsultan, bukan pejabat, gak punya wewenang, bahkan gak tanda tangan di SK, tapi kenapa harus Ibam yang menanggung semuanya...?” “Ya, Allah... dzolim banget... apa, sich, salah Ibam...? memang Ibam udah sejahat apa sama Indonesia.. ?” Setahun terakhir, Ririe berusaha tetap kuat, sebagai istri, sekaligus ibu dari dua anak yang masih kecil... meski di dalam, Ririe juga lelah dan penuh ketakutan, Ririe tetap berdiri di samping Ibam... dan tetap percaya, keadilan akan menemukan jalannya... Simak pernyataan Ririe selengkapnya di video ini... Tolong bantu doakan dan beri dukungan kebebasan untuk Ibam... Terima kasih...

Guys, kasus korupsi Chromebook ini menyimpan satu detail yang menurut gua adalah salah satu hal paling menggelisahkan yang bisa terjadi dalam sistem hukum sebuah negara. Ibrahim Arief mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek dituntut 15 tahun penjara. Bukan 6 tahun. Bukan 8 tahun. Lima belas tahun. Sementara dua direktur kementerian yang secara eksplisit mengakui menerima aliran uang hasil korupsi Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah masing-masing hanya dituntut 6 tahun. Berhenti sebentar dan pahami itu. Orang yang mengakui terima uang korupsi dituntut 6 tahun. Orang yang tidak mengakui menerima apapun dan mempertahankan bahwa dirinya tidak korupsi dituntut 15 tahun. Selisihnya 9 tahun. Dan ini bukan kebetulan angka. Ini adalah sinyal yang sangat jelas tentang bagaimana sistem ini bekerja. Mulyatsyah sendiri didakwa menerima 120.000 dolar Singapura dan 150.000 dolar Amerika Serikat dan sebagian uang itu dibagikan ke beberapa pejabat kementerian lain. Dia terima uang, dia akui dia tuntutannya 6 tahun. Ibam? Uang pengganti Rp16,9 miliar yang dituntutkan kepada dia pun dia bantah ada kaitannya dengan pengadaan Chromebook. Dia bilang itu semua uangnya sendiri dari pekerjaan lamanya di Bukalapak bukan dari korupsi. Tidak ada kaitan dengan Kemendikbud, tidak ada kaitan dengan Nadiem, tidak ada kaitan dengan Chromebook. Dan di luar soal tuntutan ada pengakuan lain yang jauh lebih mengejutkan yang Ibam sampaikan sehari sebelumnya di konferensi pers. Dia mengaku sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ada seseorang yang menghubunginya melalui penghubung dengan pesan yang sangat jelas buat pernyataan yang mengarah ke atas. Kalau tidak bisa, perkara ini akan diperluas. Ibam menolak. Alasannya sederhana dan sangat manusiawi kalau dia mengarang pernyataan yang tidak ada faktanya, itu dosa yang harus dia tanggung di akhirat. Dia tidak mau. Jawaban dari pihak yang mengirim pesan itu? Sangat pendek dan sangat dingin. Oke, akan kami proses. Tiga minggu kemudian Ibrahim Arief resmi jadi tersangka. Dan sekarang dia dituntut 15 tahun. Coba gua tanya satu pertanyaan sederhana. Kalau seseorang dituntut jauh lebih berat dari orang yang mengakui terima uang korupsi apa logika hukumnya? Biasanya dalam sistem hukum yang berfungsi, orang yang kooperatif dan mengakui mendapat keringanan. Orang yang tidak kooperatif mendapat hukuman lebih berat. Tapi yang kooperatif dalam konteks ini bukan kooperatif dalam arti mengaku bersalah melainkan kooperatif dalam arti menunjuk orang lain ke atas. Dan Ibam menolak menunjuk siapapun karena katanya memang tidak ada fakta yang mengarah ke sana. Hasilnya? Tuntutan 15 tahun. Di sisi lain kita tahu bahwa audit BPKP terhadap harga Chromebook tidak menemukan masalah. Yang menjadi catatan adalah distribusinya, bukan harganya. Ini artinya tuduhan kerugian negara Rp2,1 triliun itu sendiri masih sangat bisa diperdebatkan tapi tuntutan sudah keluar dengan angka yang sangat besar. Ibam sendiri bilang dia menolak tawaran gaji berkali lipat untuk bekerja di Kemendikbud karena ingin membantu negara. SPT pajak-nya dibongkar di muka umum. Gajinya dibongkar. Dan ternyata semuanya menunjukkan dia hidup sederhana dan bersih. Tapi tetap dituntut 15 tahun. Sementara di sisi lain kita melihat apa yang terjadi di tempat lain. Kepala BGN santai bicara soal semir sepatu Rp1,25 miliar dan motor listrik Rp1,2 triliun untuk program makan siang anak-anak. Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya berupa narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik. Pejabat-pejabat yang terang-terangan melakukan hal di luar protokol tanpa ada yang menjadi tersangka. Tapi seorang konsultan yang menolak berbohong dan menolak menunjuk orang yang menurutnya tidak bersalah dituntut 15 tahun. Gua tidak sedang bilang Ibam pasti tidak bersalah. Proses hukum harus tetap dihormati dan pengadilan yang menentukan. Tapi ada dua hal yang sangat perlu dijawab secara terbuka oleh pihak kejaksaan. Pertama — apa justifikasi hukum yang membuat seorang konsultan yang tidak mengakui menerima uang apapun dituntut lebih berat dari direktur kementerian yang mengakui menerima ratusan ribu dolar? Kedua — apakah ada penyelidikan terhadap pengakuan Ibam bahwa dia diancam dan diminta membuat pernyataan yang mengarah ke atas sebelum dijadikan tersangka? Karena kalau dua pertanyaan itu tidak dijawab dengan serius dan transparan maka apa yang kita saksikan bukan penegakan hukum. Itu adalah pelajaran yang sangat mahal tentang apa yang terjadi kepada orang yang memilih jujur di negara ini. Dan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin untuk tidak semua rakyat hanya rakyat yang terpilih kan kita tidak tau siapa yang memilih itu

Yang berada di sekitar lokasi dan punya fleksibilitas waktu. Yuk bantu dukung mas Ibam. Bismillah. #KawalIbam #BebaskanIbam

Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi. Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas". Saya tolak, ngga mau bohong & zalim. Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka. Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua. Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan. Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan: Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri. Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong. Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran. Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.” Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran. Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar. Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia. Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe. Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif. Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah. Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan. Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir. Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan. Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan... Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan. Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini. Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini. Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara. Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.

UPDATE: Ibrahim Arief (Ibam) — the tech consultant facing 15 years — just told a press conference he was coerced to turn on Nadiem but refused to do so. In 30 years, the playbook hasn’t changed. A deeply corrupt legal system used to intimidate and coerce ordinary Indonesians.