In the 1999 hxh the animators weren't sure of kurapika gender

Tiap warga sipil jadi mata, telinga, kuping bagi lainnya. Mikir beratnya gimana membuat ini jadi gerakan desentralisasi. Ga pake mesiah2an. Ga pake simbol warna2 apalah2. Ga pake influencer ambil alih corong. Jangan bebankan ke mahasiswa aja, untuk bikin perubahan.

Stop wak.... ⚠️⚠️⚠️ Apakah akun awak akan tumbang hari ini karna terus meng-update kondisi demonstrasi dari menit ke menit? Beberapa vidio sudah awak hapus barusan. Awak terima 3 surat cinta yang sama hari ini juga

Kalau suda gini massa cair sudah ikut, bisa panjang urusan Yang mau cipkon juga bingung improvnya

Mahasiswa UI dihadang aparat ketika menuju bundaran HI 👇🏾

Kira-kira kalian setuju nggak sama ide ini guys?

⚜️ Keren banget!!👏 Tapi ingat, ujian sesungguhnya bukan di dunia. Takutnya pas ditanya Munkar dan Nakir malah panik dan gak lolos.. 🤔

Men waiting to be executed during time communist purge in Indonesia 1965.

Saya mau jadi kapolsek boleh gak???

Men waiting to be executed during time communist purge in Indonesia 1965.

Pemerintah-DPR Sepakat Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil

Kalimatnya ucapannya ini mengingatkan saya pada kisah Plato dan Dionisius II, penguasa Sirakusa. RAJA LALIM seorang TIRAN yang dinasehati PLATO karena Plato menginginkan seorang pemimpin yang dikendalikan oleh akal dan keadilan, bukan nafsu, berbenturan dengan tembok tebal ego kekuasaan. ​Hasilnya? Seperti yang saya catat, Dionisius si RAJA LALIM, TIRAN itu malah merasa TERANCAM oleh kebenaran yang dibawa Plato. Alih-alih mendengar nasihat untuk MEMPERBAIKI KEADILAN di kerajaannya, ia justru menganggap Plato sebagai ANCAMAN bagi EGONYA dan OTORITASNYA, yang berujung pada penangkapan dan perlakuan kasar karena plato dijual sebagai Budak. Dunia hampir saja kehilangan pengetahuan filsafat, jika plato tidak diselamatkan temannya. ​EGO: Pemimpin yang sudah terkunci dalam "arrogance of power" TIDAK LAGI melihat KRITIK sebagai input UNTUK MEMPERBAIKI negara, melainkan sebagai SERANGAN PRIBADI. ​Inversi Realitas: PEMIMPIN seperti itu merasa bahwa JABATAN yang mereka pegang memberikan mereka LEGITIMASI atas KEBENARAN ABSOLUT. Artinya, siapa pun yang tidak setuju dianggap "tidak tahu apa-apa" atau "tidak kompeten". Kalimat "Kalau Anda lebih pintar, kenapa tidak jadi presiden?" adalah bentuk SESAT PIKIR "ad hominem" yang paling klasik. IA TIDAK MENJAWAB ARGUMEN soal KEADILAN atau KEBIJAKAN, MELAINKAN MENYERANG POSISI LAWAN bicara untuk MEMBUNGKAM KRITIK. ​Isolasi dari Realita: Ketika seorang pemimpin DIKELILINGI oleh orang-orang yang hanya mengamini (atau karena orang-orang takut untuk berbicara), mereka kehilangan sentuhan dengan realitas penderitaan rakyat atau kegagalan sistemik yang terjadi di bawahnya. ​Sejarah mencatat bahwa PEMIMPIN YANG GAGAL MEMBEDAKAN antara "KEKUASAAN" dan "KEBENARAN" biasanya akan berakhir dengan kehancuran sistem mereka sendiri, karena mereka menutup telinga terhadap koreksi yang justru diperlukan untuk mempertahankan stabilitas jangka panjang. ​TIRAN memiliki satu ciri psikologis yang sama: mereka merasa bahwa mereka adalah sumber kebenaran. Bagi mereka, MENASIHATI seorang PEMIMPIN, BUKAN dianggap sebagai "partisipasi warga negara", melainkan sebagai PEMBERONTAKAN. Ketika Plato berbicara tentang keadilan, Dionisius mendengarnya sebagai ancaman terhadap takhtanya. Dalam sejarah, pola ini berulang: PEMIMPIN yang merasa PALING TAHU justru adalah pemimpin yang PALING TAKUT pada orang-orang yang berani berpikir kritis. Mereka lebih suka dikelilingi oleh "budak intelektual" yang selalu mengangguk, daripada filsuf atau kritikus yang berani menunjukkan jalan yang benar. Jika Plato hari ini mencoba menasihati penguasa yang memiliki mentalitas seperti itu, pasti akan mengalami nasib serupa karena "berpikir kritis" di Indonesia saat ini sudah mulai menyempit hingga ke titik di mana kebenaran hanya boleh keluar dari mulut penguasa saja? KELALIMAN dan TIRAN Raja Dionisius II polanya masih Sama sampai saat ini, dan kita bisa melihatnya pada PRABOWO :: WeKa :;

“Kami mendatangkan alat-alat berat untuk menguruk rawa dan menanami padi,” kata mereka. Lalu hutan hilang. Sungai kehilangan pelindungnya. Burung, serangga penyerbuk, ikan, satwa liar, dan tumbuhan pangan lokal, sagu dll ikut lenyap. Bentang alam yang sebelumnya kaya kehidupan berubah menjadi hamparan satu komoditas. Inilah paradoks monokultur dan food estate. Demi mengejar produksi pangan, kita justru menghancurkan fondasi ekologis yang membuat pangan dapat terus diproduksi. Lebih sialnya, dalam kasus MIFEE, sawah-sawah itu kemudian berganti sawit dan HTI. Ketika keragaman hayati diganti keseragaman, tanah menjadi lebih rentan rusak, hama lebih mudah meledak, ketergantungan pada pupuk dan pestisida meningkat, dan produktivitas jangka panjang justru menurun. Di Papua dan Kalimantan, kerusakan yang terjadi tidak hanya bersifat ekologis. Hilangnya hutan, rawa, kebun campuran, dan lanskap pangan tradisional juga berarti hilangnya sistem pangan lokal yang selama ratusan tahun menopang masyarakat adat. Sagu, umbi-umbian, buah hutan, ikan, rotan, madu, dan ratusan sumber pangan lain tergeser oleh komoditas tunggal dan pangan impor. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat adat semakin meninggalkan pangan lokal dan bergantung pada beras serta makanan industri, kualitas pola makan memburuk dan kerentanan pangan meningkat. Di Papua, pergeseran dari sagu dan pangan tradisional menuju ketergantungan pada beras dan pangan impor merupakan bentuk gastrokolonialisme: proses ketika kekuasaan bekerja melalui perubahan sistem pangan, membuat masyarakat semakin bergantung pada makanan dari luar sambil kehilangan pengetahuan, budaya, dan kedaulatan pangannya sendiri. Sementara itu, sagu dan pangan lokal terbukti memiliki peran penting bagi ketahanan pangan, kesehatan, dan keberlanjutan ekosistem Papua. Kedaulatan pangan tidak mungkin lahir dari satu tanaman. Kedaukatan pangan lahir dari tanah yang sehat, hutan yang hidup, air yang terjaga, dan keragaman pangan yang memberi masyarakat pilihan ketika krisis datang. Ketika seluruh bentang alam hanya menyisakan satu komoditas, yang sedang dipanen bukan hanya hasil panen. Kita juga sedang memanen risiko. Karena tidak ada kedaulatan pangan tanpa ketahanan ekosistem.