dan EMBEGE tetap jalan
326 kepala sekolah SMA/SMK di Sulawesi Selatan disodori surat pengunduran diri massal karena temuan BPK soal dana BOS.
Ini terkonfirmasi dalam RDP Komisi E DPRD Sulsel, 12 Juni 2026.
Faktanya: BPK tidak minta mereka mundur. BPK hanya minta kerugian dikembalikan , dan para kepsek itu sudah mengembalikannya.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah menyatakan persoalan sudah selesai secara administratif, dan mendesak Disdik hentikan surat pengunduran diri itu.
Tapi Disdik tetap jalan.
Di level pusat, anggaran Kemendikdasmen dipotong Rp 7β8 triliun, Kemendiktisaintek dipotong Rp 14,3 triliun , keduanya demi "efisiensi" yang sama.
Sementara defisit APBN 2026 tetap Rp 638 triliun lebih, utang baru yang ditarik tahun ini Rp 832,2 triliun, dan bunga utang yang harus dibayar Rp 599,4 triliun.
Guru2 yang sudah lunas secara administratif tetap dipaksa pergi.
Anggaran kementerian yang langsung menyentuh kelas dan murid dipangkas.
Tapi utang negara tumbuh lebih cepat dari semua yang diklaim dihemat.
Kalau ini yang disebut "efisiensi untuk rakyat" , rakyat mana yang dimaksud?