1 Muharram 1448 H menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai lembaran baru. Semangat hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah menuju pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, serta lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga tahun baru Islam ini membawa keberkahan, memperkuat iman, menambah ilmu, dan menggerakkan amal kebaikan dalam setiap langkah kita. Selamat Tahun Baru Islam 1448 H.

Selamat Tahun Baru Islam! 🤍✨ #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Dampak bencana yang melanda beberapa wilayah di Sumatera, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh, telah memukul mundur sendi-sendi perekonomian warga. Kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp68,6 Triliun bukan sekadar angka statistik, melainkan realitas pahit di mana daya beli masyarakat merosot hingga lebih dari 20%, merontokkan usaha-usaha mikro yang menjadi urat nadi kehidupan di desa-desa. ​Melihat kedaruratan ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan dukungannya untuk mengawal penuh penambahan anggaran Kementerian UMKM sebesar Rp622 Miliar agar tepat sasaran. PKS menuntut agar stimulus tersebut mengalir langsung ke tangan para pelaku usaha yang terdampak demi membangkitkan kembali roda ekonomi dan memberikan "semangat hidup baru" bagi masyarakat pascabencana. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

📢 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) • Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan Fraksi PKS DPR RI mengundang para pegiat koperasi, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi perkoperasian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi nasional berbasis gotong royong. 🗓 Rabu, 17 Juni 2026 🕧 Pukul 12.30 – 16.30 WIB 📍 Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Lt. 3 Gd. Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta. FGD ini akan menghadirkan: 🎙 Keynote Speech Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, M.Si. | Ketua Fraksi PKS DPR RI 👥 Narasumber • Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si. | Menteri Koperasi RI* • Dipo Satria Ramli, B.Sc., M.B.A. | Pengamat Ekonomi CORE Indonesia • H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.I.P. | Anggota Komisi VI DPR RI • Dr. Kartiko Adi Wibowo | FORKOPI • Dr. Maryono, S.P., M.Sc., Ph.D. | Akademisi IPB Bidang Koperasi dan Kewirausahaan *Dalam konfirmasi. 🎤 Moderator Eman Sukirman, S.E., M.Si. 📺 Kegiatan ini turut disiarkan secara live streaming melalui PKS TV DPR RI di YouTube. Mari ikut mengawal lahirnya regulasi perkoperasian yang lebih kuat, adaptif, dan berpihak kepada ekonomi kerakyatan demi terwujudnya koperasi yang sehat, modern, dan berdaya saing sebagai sokoguru perekonomian nasional. 🔗 Pendaftaran: bit.ly/FGDRUUKoperasiFPKSDPR… Tempat terbatas. Segera daftarkan diri Anda dan ambil bagian dalam diskusi strategis ini. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS #FocusGroupDiscussion

Industri film nasional memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi kreatif sekaligus sarana promosi budaya Indonesia di tingkat global. Anggota Komisi VII DPR RI FPKS, Hendry Munief menilai dukungan terhadap komunitas film, penyelenggaraan festival internasional, serta pemberian insentif yang tepat perlu terus diperkuat agar ekosistem perfilman nasional semakin berkembang dan berdaya saing. Di sisi lain, kolaborasi antara anggota DPR RI, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi langkah penting dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Sinergi yang kuat diharapkan mampu memperbesar peluang hadirnya program-program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Riau. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Pada 5 Juni 2025, Fraksi PKS melalui Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji ditingkatkan menjadi Kementerian Haji. Usulan tersebut lahir dari kebutuhan menghadirkan lembaga yang lebih fokus, kuat, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan penyelenggaraan haji secara lebih cepat, terintegrasi, dan profesional. PKS meyakini bahwa dengan tata kelola yang lebih khusus, pelayanan kepada jutaan jamaah Indonesia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Setahun kemudian, pada penyelenggaraan haji 2026, berbagai apresiasi mulai dirasakan jamaah. Meski belum sepenuhnya sempurna, pelayanan dinilai semakin baik, mulai dari akomodasi yang nyaman dan bersih, transportasi yang mendukung, kualitas konsumsi yang meningkat, hingga layanan kesehatan yang lebih responsif. Perjalanan ini menunjukkan bahwa gagasan yang berorientasi pada perbaikan tata kelola dan pelayanan publik dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan jamaah agar ibadah haji semakin nyaman, aman, dan bermartabat. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga memberi tekanan nyata terhadap dunia industri nasional. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Tifatul Sembiring, mengingatkan bahwa banyak sektor industri masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga depresiasi rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing usaha nasional. Fraksi PKS mendorong pemerintah memperkuat strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta mempercepat substitusi impor. Industri nasional harus menjadi bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Kenaikan harga Pertamax perlu diantisipasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap masyarakat. Meitri Citra Wardani mengingatkan bahwa selisih harga yang semakin lebar antara BBM nonsubsidi dan bersubsidi berpotensi mendorong pergeseran konsumsi, sehingga dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota dan distribusi BBM subsidi. Pemerintah dan Pertamina perlu segera menyiapkan langkah mitigasi yang terukur, mulai dari pemetaan dampak perubahan pola konsumsi, penguatan pengawasan distribusi, hingga memastikan ketersediaan stok BBM bersubsidi tetap aman. Jangan sampai masyarakat yang berhak menerima subsidi justru kesulitan memperoleh akses akibat meningkatnya permintaan dan lemahnya pengawasan di lapangan. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Ru’yat Desak Perbaikan Sistem Uji Kompetensi Dokter dan Penghapusan UKT Pasca-Koas Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, meminta pemerintah segera melakukan pembenahan sistem pendidikan kedokteran nasional menyusul adanya aspirasi dari mahasiswa kedokteran terkait ancaman tidak lulus uji kompetensi serta beban pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang masih dikenakan meski proses pendidikan telah selesai. fraksi.pks.id/2026/06/09/ruy…

Hamid Noor Yasin Soroti Minimnya Anggaran Transmigrasi dan Dorong Fokus pada Kenaikan Status Desa “Tujuan transmigrasi ini luar biasa. Untuk persebaran penduduk, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam, hingga memperkuat persatuan bangsa. Karena itu program ini harus didukung dan didorong oleh semua pihak,” ujarnya. fraksi.pks.id/2026/06/10/ham…

Riyono Caping: Dukung Penambahan Anggaran Pengawasan KKP 2027 “Melihat dan mengevaluasi pengawasan sumber daya ikan selama ini, maka anggaran pengawasan untuk PSDKP harus dimaksimalkan. Jika pengawasan selama ini hanya dilakukan dalam waktu kurang dari 50 hari, maka pada 2027 seharusnya bisa lebih dari 100 hari. Pengawasan adalah kunci kedaulatan laut dan penyelamatan sumber daya laut dari kegiatan ilegal yang sangat merugikan negara,” fraksi.pks.id/2026/06/11/riy…

Abdul Hadi Dorong Tambahan Anggaran Desa dan Transmigrasi Lebih Banyak Menyentuh Masyarakat “Kondisi anggaran yang sangat terbatas akhirnya membuat belanja pegawai lebih besar daripada belanja operasional pembangunan yang akan dialokasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat desa dan daerah tertinggal yang menjadi harapan Presiden untuk dibangun dari desa,” fraksi.pks.id/2026/06/11/abd…

Di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah, diperlukan langkah yang terintegrasi dan satu arah dari seluruh otoritas ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekjen PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK harus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya tahan nasional. Kami yakin tantangan ekonomi saat ini tidak hanya berkaitan dengan sektor moneter, tetapi juga menyentuh sektor fiskal, industri, perdagangan, energi, dan pangan. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang selaras, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan rakyat agar Indonesia mampu menghadapi gejolak global sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menegaskan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan dalam pembahasan KEM-PPKF 2027. Salah satu fokus yang dikawal adalah pengembangan Koperasi Merah Putih agar benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat desa serta memperkuat perekonomian rakyat. Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong restrukturisasi BUMN yang berpihak pada kepentingan publik, peningkatan kinerja ekspor nasional, serta pembaruan regulasi persaingan usaha untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kompetitif. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkeadilan. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Kenaikan harga Pertamax perlu diantisipasi secara cermat agar tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi masyarakat. Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, mengingatkan pemerintah dan Pertamina untuk mewaspadai potensi peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta pengawasan BBM bersubsidi berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM akibat lonjakan permintaan. Kebijakan energi harus responsif, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, mengawal upaya pembebasan enam nelayan tradisional asal Kepulauan Riau yang diamankan oleh pihak Kepolisian Maritim Malaysia di wilayah Johor. Berdasarkan laporan yang diterima, pelanggaran batas teritorial tersebut murni terjadi tanpa kesengajaan akibat kapal yang hanyut terbawa arus laut. Fraksi PKS menegaskan pentingnya perlindungan bagi para nelayan kecil yang sedang menyambung hidup di laut. Langkah advokasi terus diupayakan secara maksimal agar seluruh awak kapal dapat segera dipulangkan dengan selamat ke tanah air dalam waktu dekat. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Kasus dugaan pungli di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi alarm keras bagi perbaikan integritas birokrasi kita. Sebagai pelayan publik, sudah sepatutnya integritas dijaga demi kemurnian perjuangan membela rakyat, bukan justru dicederai oleh praktik yang merugikan masyarakat. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan bahwa Imipas harus segera berbenah dan menghilangkan “ruang-ruang gelap” dalam proses perizinan. Fraksi PKS berharap kasus ini diungkap secara terbuka dan menyeluruh agar potensi kecurangan serta korupsi serupa tidak terulang kembali. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengungkapkan bahwa DPR RI tengah memprioritaskan pembahasan dua RUU strategis, yakni RUU Hukum Perdata Internasional dan RUU Kepolisian. Kedua regulasi ini dinilai penting untuk menjawab tantangan perkembangan hukum, ekonomi global, serta penguatan tata kelola kelembagaan negara. Fraksi PKS mendorong hadirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus memperkuat profesionalisme serta mekanisme pengawasan institusi kepolisian. Pembahasan yang komprehensif diharapkan menghasilkan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan bangsa dan perkembangan zaman.

Anggota Komisi VI DPR RI, Askweni, menyoroti keresahan masyarakat terkait ketidakpastian nasib anak-anak dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta jarak sekolah swasta yang jauh dari domisili kerap menjadi kendala bagi pemenuhan minat pendidikan anak. Pemerintah pun didesak untuk segera hadir memberikan solusi nyata agar hak pendidikan seluruh putra-putri bangsa dapat lebih terjamin dan menenangkan bagi para orang tua. Selain pendidikan, Askweni juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan-jalan daerah dan desa yang masih kekurangan dana. Ia berharap APBN 2027 mendatang dapat memberikan ruang anggaran yang lebih besar bagi pembenahan infrastruktur daerah. Intervensi pusat melalui APBN dinilai krusial agar alokasi dana yang diturunkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Komisi XI DPR RI baru saja menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang terkait perubahan atas UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyampaikan bahwa langkah ini krusial untuk memperkuat fondasi sektor keuangan nasional, termasuk penguatan institusi seperti BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Melalui revisi ini, seluruh ruang sektor keuangan—termasuk ekonomi syariah—akan terus diperkuat guna memitigasi berbagai permasalahan yang merusak sendi-sendi ekonomi di masyarakat. Sektor keuangan yang tangguh dan sehat diharapkan mampu menjadi jaminan bagi peningkatan kualitas kehidupan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS