Mantap Mas
@zanatul_91 . Salah satu masalah besar di MBG ini memang konflik kepentingan, yg membuatnya sulit diawasi dan membuka lebar bagi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Kemana warga mengadu jika otoritas yang mestinya mengawasi punya dapur?
Situasinya memang ironis, karena dalam Reformasi 1998, KKN pernah dijadikan sebagai musuh utama. Istilah “KKN” bahkan menjadi simbol utama perlawanan terhadap Orde Baru. Banyak orang percaya bahwa krisis ekonomi diperparah oleh kolusi antara penguasa, keluarga penguasa, kroni bisnis, dan birokrasi.
Maka, setelah Soeharto jatuh, agenda pemberantasan korupsi menjadi salah satu fondasi legitimasi. Sampai terbentuknya UU Antikorupsi, Pengadilan Tipikor, dan yang paling penting, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK kala itu dirancang sebagai lembaga luar biasa untuk menghadapi kejahatan luar biasa. Namun kemudian terus dilemahkan, terutama di era Jokowi dan dilanjutkan di masa Prabowo ini. Bahkan kini, MBG bisa jadi contoh paling vulgar praktik KKN, tp KPK-nya melempem soal ini.
"Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke TNI, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," kata Iman Zanatul Haeri, seorang guru, di hadapan Mahkamah Konstitusi.