Rt for good luck 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Kecewa dengan pelayanan XL satu Baru pasang seminggu, sudah trouble, sudah mengadu, 2 hari teknisi tak kunjung datang #XLsatu #firstmedia

Terbukti sudah, siapa sekarang yang di permalukan dengan ijazah palsunya 😂😂🤣🤣😜😜

Jika Anda mendukung Palestina, repost MAP Palestina Merdeka

Pasca surat undangan Perusahaan PT. Bina Satria Abadi Sentosa, kepada seluruh karyawan yang merencanakan relokasi kerja PUK SP KEP PT. Bina Satria Abadi Sentosa bergejolak fspkep.id/2024/12/05/pasca-s…

Despite the German government’s unconditional support for Israel, the streets of German cities are buzzing with hope and solidarity.

Apakah kalian setuju Jika *SIM dan STNK Hanya Sekali* *Urus Untuk Seumur Hidup*

Siapa yang setuju tolak kenaikan PPN? Plis lambungkan! #TolakPPN12Persen

Izin Pak komandan🙏, kita mau nanya?? bagaimana perkembangan kasus ivan sugianto,sudah sampai mana?? Sampai sampai rekeningnya ivan sugianto di bekukan? Kita ambil dari kutipan bapak klarifikasi di depan teman teman awak media. "Fokus kasus ivan sugianto "

Assalamualaikum Wr. Wb. Saya sudah memenuhi panggilan polisi utk pemeriksaan di Polresta Tangerang selama 7 Jam dan menjawab 30 pertanyaan. Alhamdulillah diizinkan pulang. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penyumbang mayoritas APBN itu dari sektor perpajakan, terutama dari industri pengolahan. Negara bisa hidup sampe sekarang berkat pajak yang dibayarkan oleh rakyat, sedangkan hasil kekayaan alam yang seharusnya bisa mensejahterakan rakyat justru dserahkan ke oligarki. PPn 12% itu mencekik, bahkan rencana kenaikan iuran BPJS makin memperparah keadaan rakyat. Sementara itu, pejabat dikasih berbagai tunjangan, korupsi makin parah, nepotisme makin terang-terangan.

Ga kebalik omongan itu Rakyat sendiri ga boleh cari ikan di sekitarnya x.com/Boediantar4/status/185…

Kan doi dah gk jd presiden, jujurly pengen "jebak" doi diundang di acara talk show terkait "keberhasilannya" lantas diacara tsb udah disiapin video2 lama doi yg janjiin abc-z trus realitanya berbanding terbalik, pengen tw banget jwban n expresinya, pas lg diketawain org seindo🤭

Bisnis Kendaraan Listrik Pada sebuah esai yang pernah Saya tulis, di dalamnya Saya mengatakan bahwa Jokowi merupakan pelayan para oligarki. Selain batubara, Jokowi juga melayani bisnis kendaraan listrik, yang bahkan disubsidi oleh negara. Tapi, tahukah kalian siapa oligarki di balik kendaraan listrik? Ada nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menduga ada kepentingan oligarki di balik Inpres Nomor 7 Tahun 2022, di mana pada Inpres itu termuat proyek kendaraan listrik. Dikutip dari laman DetikX, Roni Dwi Susanto (Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)), mengatakan bahwa dirinya sudah tak tahan lagi atas desakan kepentingan yang mengangkangi sejumlah aturan. Roni mundur dari jabatannya karena terus saja didesak oleh 'orang dekat' Jokowi untuk menayangkan kendaraan listrik di website E-Katalog. "Luhut dan Moeldoko bilangnya, ke depan, akan jadi mobil pemerintahan. Jadi harus siap-siap, mobil listrik akan jadi mobil nasional." Ujar Roni. Dirinya juga mengatakan bahwa Luhut dan Moeldoko sering menyindir Roni, karena tidak bisa diajak kerja sama untuk memasukkan kendaraan listrik ke dalam E-Katalog. Kita sering mendengar berita yang menyebutkan bahwa Pemerintah akan memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik, tentunya proyek kendaraan listrik ini tak lepas dari Oligarki yang dilayani oleh Pak Jokowi. Padahal, Indonesia belum siap untuk menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan nasional. Salah satu diantara banyaknya ketidaksiapan itu menurutku adalah, Indonesia masih sering terjadi banjir. Bagaimana bisa Indonesia menggunakan kendaraan listrik jika infrastrukturnya belum siap? Sama halnya dengan ketika Jokowi koar-koar soal Revolusi Industri 4.0 sedangkan cyber Indonesia belum aman, bahkan datanya sering dibobol oleh hacker. Ditulis oleh Hara Nirankara

Bantuan Sosial Sebuah Solusi? Selain kenaikan harga BBM, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun jadi jadi pertanyaan, "Apakah bantuan sosial sebuah solusi?". Pemberian bantuan sosial tentu membuat RAPBN bertambah kompleks, anggaran diambil untuk memberikan bantuan sosial. Sedangkan di sisi lain, Pemerintah kembali mengambil utang karena kekurangan anggaran. Bukankah ini sebuah kelucuan? Ibaratnya Pemerintah melakukan tutup lubang dan buka lubang. Bantuan sosial bukanlah solusi, justru pemberian bantuan ini menimbulkan masalah baru bagi negara. Lantas, apa yang menjadi solusi? Menurut Saya, memangkas alokasi dana ke tiap pos pada RAPBN Tahun 2025 nanti. Saya rasa tidak ada yang salah jika tiap kementerian anggarannya dipotong 30% (misalkan), hal itu dilakukan demi menghindari defisit anggaran. Contoh, Kementerian A pada 2024 diberikan anggaran Rp 100 triliun, pada tahun 2025 anggarannya dipotong sehingga menjadi Rp 70 triliun. Sedangkan Kementerian Z anggaran tahun 2024 sebesar Rp 40 triliun, pada tahun 2025 dipotong 15% sehingga menjadi Rp 34 triliun. Pemotongan anggaran dalam RAPBN tahun 2025 tentu akan membuat tiap Kementerian geram, namun apa salahnya sesekali berkorban demi rakyat? Masa iya harus rakyat yang selalu dikorbankan melalui kenaikan harga? Di sinilah sikap tegas Prabowo diperlukan, apakah benar Jokowi membela rakyat atau justru sebaliknya. Dengan cara menaikkan harga dan dengan cara memanjakan oligarki lah Jokowi membunuh rakyat kecil. Akan sampai kapan? Apakah Prabowo akan mengikuti jejak Jokowi?

Terbunuhnya Rakyat Kecil Di Tangan Jokowi Kenaikan pajak serta naiknya harga BBM jelas berimbas pada sektor lain, dengan begitu, harga kebutuhan pokok pun ikut naik. Harga beras, sayuran, elektronik, hingga ritel dan makanan olahan terpaksa harus mengalami kenaikan harga. Selain itu, fakta bahwa harga tiap tahunnya mengalami kenaikan memang benar adanya. Tapi ketika para buruh menuntut kenaikan gaji, para buzzeRp dengan semangat menghujat para buruh. Padahal jika gaji naik, para buzzeRp juga akan menikmati hasilnya. Kenyataan saling tikam yang terjadi di antara masyarakat inilah yang membuat keadaan semakin miris, bahkan di dalam masyarakat sendiri sudah tercipta polarisasi. Naiknya harga BBM dan harga pada sektor lain tentu sangat memberatkan masyarakat kelas bawah, misalnya saja ada satu keluarga miskin yang harus menanggung kenaikan harga Rp 2.000 untuk dua liter beras. Bagi kita yang terbilang mampu, Rp 2.000 mungkin terlihat kecil, tapi tidak bagi mereka yang hidupnya susah. Dengan naiknya harga beras, berarti ada hal lain yang dikorbankan, misal yang sebelumnya bisa membeli 2 butir telur, sekarang hanya bisa membeli sebutir saja imbas dari kenaikan harga beras.

Utang Luar Negeri Indonesia masih terus berlanjut, bahkan per Februari 2022, utang pemerintah tembus Rp 7.014 triliun. Sedangkan harga seperti BBM, masih saja dinaikkan atas dasar "Demi kepentingan bersama". Sepanjang kepemimpinan Jokowi, harga BBM mengalami setidaknya 6 kali kenaikan, tentu jika kenaikan harga BBM terus naik, lambat laun rakyat kecil akan terbunuh. Di sisi lain, pada Agustus 2022 Indonesia mengalami surplus anggaran Rp 106 triliun, sehingga bisa memberikan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun. Namun pada faktanya, harga BBM kembali naik pada  tahun yang sama. Lucu? Jelas. Entah apa yang ada di pikiran Pak Jokowi soal hal ini masih menjabat sebagai Presiden.

Bagaimana Cara Jokowi “Memperkosa” Rakyat Indonesia? Pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi tercatat ada kenaikan harga pada BBM, tepatnya pada 17 November 2014. Saat itu BBM jenis Pertamax dari harga Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500 per liter, kemudian disusul oleh Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Jokowi beralasan, kenaikan harga BBM diperlukan karena membutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, Utang Luar Negeri Indonesia pada masa peralihan kekuasaan sebesar Rp 2.608 triliun. Terhitung selama 2014 hingga 2019, Indonesia sudah menambah utang baru sebesar Rp 4.016 triliun. Melihat fakta bertambahnya utang ini tentu menimbulkan spekulasi, "Jika pembangunan infrastruktur diambil dari kenaikan harga BBM, untuk apa Jokowi mengambil utang lagi?". Logika berlawanan inilah yang sedari awal terlihat pada masa kekuasaan Presiden Jokowi. -Sebuah Esai-

DUKUNG POLRI UNTUK MEMERIKSA MANTAN MENKOMINFO BUDI ARIE DALAM KASUS JUDI ONLINE DI KOMDIGI (KOMINFO) *jika banyak yg RT kami lanjutkan thread ini*

Yang terhormat @KPK_RI, Kami sangat kecewa. Ttd Netizen Indonesia