kalo paslonnya cuma ini aja, kalian pilih mana?? yg sircle oslo gak dimasukin, jangan dulu diajak sircle sana.. :)

Kalau Indonesia sejak awal pakai sistem federal, mungkin kita sudah lebih maju dan sejatera di bandingkan malaysia karna hampir semua pemberontakan ini tidak akan terjadi 1. DI/TII tidak perlu melawan 2. APRA tidak akan muncul 3. Gerakan Andi Azis tidak ada 4. RMS tidak akan lahir 5. PRRI/Permesta tidak akan berontak 6. GAM tidak akan angkat senjata 7. OPM tidak akan muncul 8. Timor-Timor kemungkinan besar tidak lepas Kenapa? Semua gerakan itu muncul karena ketidakpuasan terhadap sentralisasi kekuasaan dari Jakarta. Daerah merasa ditekan, haknya diambil, dan suaranya tidak didengar, ya sama seperti Belanda menjajah kita dulu wak. Ironisnya, kita malah mewarisi cara penjajah, menguasai segalanya dari pusat. Sistem unitary yang kita pakai selama 75 tahun ini seperti bom waktu. Kalau terus begini, suatu saat Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, atau Papua bisa meledak lagi. Sekarang waktunya berubah. Kita sudah terlalu lama pakai sistem yang serakah dan bangke ini. Jangan tunggu negara ini benar-benar bubar baru menyesal. Masih belum terlambat.

SATU KATA BUAT ORANG INI

Otda di Indonesia dititikberatkan di level 2 (kab/kota) bukan di level 1 (provinsi), kecuali DKI Jakarta (yg tdk punya kab/kot otonom) & bbrp daerah istimewa/otsus. Kenapa di level 2, bukan 1? Salah 1 alasannya, supaya jgn ada provinsi yg terlalu kuat, bisa2 nanti minta merdeka.

Akhirnya dikasihlah titik temu: otonomi daerah yang seluas-luasnya Bentuk negara tetap kesatuan, tapi daerah dikasih kewenangan yang luas untuk mengurus wilayahnya. Semua urusan pemerintahan diserahkan ke Pemda kecuali hankam, moneter-fiskal, agama, luar negeri, peradilan dkknya.

Tambun Selatan, KABUPATEN Bekasi, punya populasi yang lebih besar (500k) daripada Kota Yogyakarta (400k). Karena di kabupaten, Tambun Selatan masih dibagi jadi desa yang dipimpin kades. Apa Tambun Selatan punya kapasitas city governance setara Yogya? Tentu saja nggak ahahahaha

Kabinet Kerja II (2029-2034) Presiden: Gibran Rakabuming Wakil Presiden: Listyo Sigit Prabowo Menko Ekonomi: Bahlil Lahadalia Menko Pangan: Zulkifli Hasan Menko Polhukam: Tito Karnavian Menko PMK: Muhaimin Iskandar Menko IPK: Basuki Hadimuljono Menteri Keuangan: Chatib Basri Menteri Luar Negeri: Dino Pati Djalal Menteri Dalam Negeri: Agus Subiyanto Menteri Pertahanan: Agus H. Yudhoyono Menteri BUMN / CEO Danantara: Erick Thohir CIO Danantara: Pandu Sjahrir Menteri Sekretaris Kabinet: Pratikno Menteri Pendidikan: Ferry Irwandi Menteri PPPA: Andhyta F. Utami Menteri Pemuda dan Olahraga: Giring Ganesha Menteri HAM: Grace Natalie Menteri Koperasi: Hadi Tjahjanto Panglima TNI: Maruli Simanjuntak KASAD: Paulus Panjaitan Kapolri: Fadil Imran

Lah klo dicoblos semua? Golput skrg mah banyak yg tetep datang, cuma dibikin gak sah aja.

Dan benarkah suara tidak terpakai itu bisa dilelang/dialihkan ke paslon tertentu? Bukankah kertas suara yang sisa (tidak terpakai karena orangnya gak datang) itu wajib DISILANG (dicoret) dengan spidol besar oleh ketua KPPS di akhir pemungutan suara? @alexanderdrspan @nonton_radio

Lah?? Saya pribadi tidak golput waktu Pilpres kemarin, tapi bukankah memilih itu adalah HAK (Right), bukan KEWAJIBAN? Dalam negara demokrasi yang sehat, bukankah "tidak memilih" (golput/abstain) adalah sebuah sikap politik yang sah? @alexanderdrspan @Nathanaels1611 @nonton_radio

Daripada lihat BPJS dapat penghargaan dari LN, mungkin internasional harus tahu juga beban kerja dan kesejahteraan nakes serta pelayanan pasien under BPJS itu gimana... Pendidikan dan kesehatan di lapangan selalu tertutupi pencitraan.

Kunci welfare state utamanya itu: kontrak sosial politik kelas menengah. Mereka mau membayar pajak besar, tapi jg mau mendapatkan manfaat besar juga. Beda dgn negara lain yg subsidi untuk yg miskin. Welfare state ala Eropa adalah program sosial tidak bertarget, universal.