Kenaikan 32% tidak setara dengan penghasilan di negara ini
Lagi-Lagi, Kelas Menengah Jadi Sapi Perah
Hari ini Pertamax resmi naik Rp 3.950 per liter. Dari Rp 12.300 ke Rp 16.250, berlaku mulai Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan 32% dalam semalam.
Tanpa peringatan? Sebenarnya ada. Tiga bulan terakhir kita dibilangin: stok aman, kata ESDM. Nggak ada penyesuaian harga, kata Mensesneg. Menkeu bahkan jamin subsidi nggak naik sampai akhir 2026.
Di saat yang sama, Filipina dan India udah ngantri dan ngebatesin pembelian. Cadangan BBM kita cuma cukup 20 hari, sementara standar internasional 90 hari. Kenaikan 32% sekali gebrak ini adalah bukti nyata bahwa narasi "aman" tadi cuma obat penenang.
Sementara Pertalite? Tetap Rp 10.000. Nggak berubah.
Sekilas kedengarannya adil. Tapi coba tanya ke orang yang ngisi Pertamax buat berangkat kerja, antar anak sekolah, atau mengandalkan kendaraan pribadi buat nyari nafkah. Mereka adalah orang yang dulu pernah berjuang "naik kelas", sekarang malah jadi terhimpit karenanya.
Kelas menengah nggak dapat subsidi karena dianggap sudah makmur. Tapi pendapatan mereka nggak ikut naik 32% dalam semalam. Cicilan rumah menolak kompromi, biaya sekolah anak terus merangkak, dan harga bahan pokok sudah curi start naik duluan.
Masalah besarnya, ini bukan kali pertama.
Data BPS dan Mandiri Institute sudah menunjukkan tren yang bikin gerah: kelas menengah Indonesia menyusut dari 57 juta orang di 2019 menjadi 46,7 juta di 2025. Hampir 10 juta orang turun kelas dalam 6 tahun. Bukan karena malas. Bukan karena boros beli gadget atau minum kopi di cafe. Tapi karena tekanan biaya hidup meroket sementara penghasilan stagnan.
Celakanya, banyak kelas menengah yang frustrasi bahkan nggak bisa sekadar "turun kasta", balik ke Pertalite. Aturan wajib QR code yang makin ketat mengunci rapat jalur itu. Yang bisa hanyalah yang belum ganti kendaraan dan QR code-nya belum kedaluwarsa. Sisanya pasrah di jalur nonsubsidi, merogoh kocek lebih dalam tiap ke SPBU.
Pernah Terjadi, Dan Kita Nggak Belajar
April 2022, Pertamax juga naik dengan narasi yang persis sama: "cuma nyasar yang mampu." Yang terjadi berikutnya? Orang-orang "mampu" itu berbondong beralih ke Pertalite. Kuota jebol. Subsidi bengkak dari Rp 502 triliun ke Rp 650 triliun. September 2022, Pertalite ikut naik 30%.
Kenaikan yang konon "buat orang kaya" nyampe ke orang miskin cuma dalam 5 bulan.
Sekarang gap Pertamax-Pertalite bahkan lebih lebar: Rp 6.250. Dulu cuma Rp 4.850 sudah cukup jebolin kuota nasional, sementara kuota Pertalite tahun ini malah dipangkas. Polanya sama tapi skalanya lebih besar.
Yang di Bawah Disuapi, Yang di Tengah Diperas Demi MBG
Ironisnya, fokus pemerintah justru tersedot ke tempat lain yang sudah kita semua ketahui, MBG dan Kopdes. Kelas menengah dipaksa jadi penonton yang mendanainya lewat pajak, dituntut mandiri, dilarang mengeluh, dan terus diperas dompetnya demi program populis yang panggungnya dinikmati orang lain.
Yang bikin sakit bukan sekadar harganya yang naik. Yang bikin sakit adalah tahu bahwa dompetmu hari ini ikut membiayai bancakan orang lain, sementara kamu sendiri harus mikir dua kali sebelum isi bensin.
Kalau polanya keulang seperti 2022, November adalah bulan yang perlu diwaspadai. Bisa jadi lebih cepat dan lebih parah dari 2022 sih.
Kelas menengah Indonesia sudah lama jadi sapi perah yang sopan. Bayar pajak, taat aturan, nggak minta banyak.
Sayangnya pemerintah sepertinya tidak berpikir, kalau semua sapi dipaksa terus diperah, dalam sekejap kita semua akan kehabisan sumber susu, mati kelelahan.