Tilik Data | Prediksi | Mitigasi

Joined December 2020
1,167 Photos and videos
Jun 15
Kekerasan yang tidak meninggalkan memar tetap kekerasan. Kasus grup WhatsApp FHUI memaksa kita mendefinisikan ulang di mana garis antara ruang privat dan akuntabilitas hukum seharusnya ditarik. Selengkapnya klik tautan berikut: lab45.id/detail/495/pstrongp… #LAB45 #TelaahKebijakan #KekerasanSeksual #TPKS #FHUI
84
Jun 12
Apa risiko bagi organisasi Polri dari penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga? Berikut penjelasan Winda Safitri, Analis Politik Keamanan LAB 45. #LAB45 #ReformasiPolri #UUPolri #PolitikKeamanan #TanyaAhli
2
3
179
Jun 11
Penjelasan Winda Safitri, Analis Politik Keamanan LAB 45, tentang tiga hal utama mengenai proses revisi UU Polri, dari pembelokan agenda reformasi hingga legislasi kilat yang minim partisipasi publik. #LAB45 #UUPolri #ReformasiPolri #TanyaAhli
1
10
291
Jun 10
Kita sudah terlibat dalam perang yang tidak pernah kita deklarasikan. Ruang kognitif warga Indonesia kini menjadi medan tempur operasi pengaruh asing yang bekerja jauh lebih halus dari sekadar hoaks. Klik tautan berikut untuk artikel lengkapnya: harian.disway.id/amp/949484/… #LAB45 #MediaEksternal #OperasiInformasi #KedaulatanDigital #HybridWarfare
2
75
Jun 9
Indonesia’s most disciplined opposition today may not be a political party. It may be the bond market. Not because investors love democracy, but because they hate uncertainty. A short thread on why money noticed what voters were told to ignore. 🧵
2
5
19
781
Jun 9
But this is not a fairy tale Markets punish authoritarianism, however they cannot build democracy. Capital pressure can just build an investment-grade oligarchy, swapping a local master for a global one. Market pressure can create an opening, but in the end, civil society still has to do the harder work: organize voters, protect activists, keep movements alive, or teach democratic habits between elections.
1
1
100
Jun 9
As Andi Widjajanto, our senior advisor, put it: “The market is not a democrat, but it cares about exactly the same things — institutional independence, the rule of law, and certainty.” The market is an ally of interest, not conviction. Read the full piece → thejakartapost.com/opinion/2… What do you think? Can market pressure actually force democratic reform in Indonesia, or does it only punish the symptoms? 👇
1
2
100
Jun 8
WE’RE HIRING RESEARCH INTERNS! Pernah kepikiran gimana data bisa menjelaskan fenomena politik dan sosial di sekitar kita? Kalau kamu mahasiswa yang passionate sama riset, media atau gender, ini kesempatan emas buat kamu! Jadi bagian dari LAB 45 dan perluas wawasanmu sambil melakukan analisis isu-isu terkini. Yuk, daftar sekarang sebelum kursi kosong ini diambil orang lain! 📍 Pendaftaran di 👉 lab45.id/internship #Internship #Magang #ResearchInterns #PolitikMedia #KajianGender
1
157
Jun 8
Turunnya potongan aplikasi ojol dari 20% ke 8% memang melegakan, tapi kesejahteraan pengemudi tidak akan benar-benar terangkat tanpa hadirnya lapangan kerja formal dan produktif yang layak bagi masyarakat. Untuk selengkapnya kunjungi tautan berikut: lab45.id/detail/492/pstrongd… #LAB45 #OjekOnline #EkonomiGig #LapanganKerja #KesejahteraanPekerja
2
100
Jun 5
Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, sebuah argumen mendasar mengemuka: "TNI bukan aktor pembangunan." Pernyataan ini disampaikan Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB 45, dan berangkat dari pembacaan konstitusional atas peran militer dalam negara demokratis. Berikut uraiannya🔥
1
2
10
463
Jun 5
Intinya ada di satu kalimat ini: "Demokrasi yang sehat membutuhkan militer yang kuat di bidangnya, bukan militer yang meluas ke mana-mana." — Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB 45 Kuat ≠ ada di mana-mana. Itu dua hal berbeda.
1
55
Jun 5
Sekarang giliran kamu: Di mana batas peran militer yang tepat dalam negara demokratis? Drop pendapatmu di bawah 👇 Sumber: Mahkamah Konstitusi RI (mkri.id) Selengkapnya → mkri.id/berita/ahli-tegaskan… #LAB45 #MahkamahKonstitusi #UUTNI #ProfesionalismeTNI #PertahananNegara

58
Jun 3
Dalam negara demokratis, batas kewenangan antara sipil dan militer pada dasarnya telah dirumuskan secara tegas. Militer dapat dilibatkan untuk membantu tugas-tugas sipil hanya dalam situasi terbatas, terutama ketika kapasitas sipil tidak lagi memadai. Namun, ketika skema perbantuan itu berlangsung semakin luas, rutin, dan tidak terkendali, pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar soal efektivitas birokrasi. Yang perlu direnungkan adalah apakah negara sedang gagal memperkuat instrumen sipilnya, atau justru tengah membuka jalan bagi terbentuknya tata kelola yang semakin militeristik. #LAB45 #MahkamahKonstitusi #Demokrasi #SipilMiliter #KonstitusiRI
2
1
122