Tarif Trans Jakarta naik? Bagi yang mau membenturkan Pak Pram dengan KDM dan Pak Andra Soni, please stop! Hubungan mereka bertiga bagus. Juga antara DKI dengan Pusat. Koordinasi dan kolaborasi sejauh ini juga berjalan dengan baik. Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sangat beririsan dan saling membutuhkan. Bahkan untuk urusan transportasi, Pak Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta pernah bikin rakor di Balai Kota dengan Pusat dan Pemda aglomerasi, untuk merancang integrasi dan pengaturan transportasi dan lalu lintas di perbatasan. Sebagai info, otonomi daerah selain DKI itu lebih berat di Kabupaten/Kota. Maka DKI pun intens berkoordinasi dengan Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Tangsel. Penambahan rute baru Trans Jabodetabek juga inisiatif orisinil dan tulus Pak Pram untuk mendukung penggunaan transportasi publik, mengurangi beban jalan dan polusi Jakarta, selain menopang mobilitas warga non Jakarta. Tahun lalu, saat direncanakan penyesuaian tarif Trans Jakarta, Pak Pram aktif berkomunikasi dengan Kemenkeu dan Kemenhub, selain mendengarkan masukan pakar dan publik. Pemotongan DBH yang cukup besar membuat DKI harus realistis tanpa perlu mengeluh. Semua berpikir bagaimana creative financing bisa dilakukan demi tetap bisa menopang kebutuhan warga. Sebagai informasi, tarif Trans Jakarta saat ini bervariasi. Rp 2000,- untuk pukul 05.00-07.00 WIB, Rp 3.500,- untuk pukul 07.01-05.00 WIB. Lalu Mikrotrans tarifnya Rp 0,-. Untuk integrasi TransJakarta selama 3 jam Rp 5000,-, dan integrasi antarmoda (TJ, MRT, LRTJ) cukup bayar Rp 10.000,-. Untuk Trans Jabodetabek sendiri tarifnya Rp 3500,-, flat untuk semua rute. Tanpa perlu diperdebatkan, kiranya publik perlu tahu beberapa informasi berikut sebagai gambaran. Subsidi DKI per pelanggan: Trans Jakarta Rp 10.000, untuk Trans Jabodetabek rute lama Rp 15.000, sd 17.000,-, dan untuk Trans Jabodetabek rute baru sekitar Rp 31.500, sd 33.500,-. Selain itu, 15 golongan mendapat fasilitas gratis naik transportasi publik Jakarta. Penyandang disabilitas, lansia, pengurus rumah ibadah, hingga tenaga pendidik, keluarga miskin, dan pekerja. Saat ini pun Pak Pram masih terus mengolah situasi dan menimbang yang terbaik. Maka antena ditinggikan dan radar diperlebar. Suara2 publik diserap melalui diskursus. Saat bersamaan, sekali lagi, komunikasi dengan Pusat dilakukan. Jakarta tak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan Pusat dan wilayah penyangga. Di tengah makin sedikitnya pilihan, mari terus dukung kebijakan pro rakyat melalui sinergi dan kolaborasi yg baik. Terima kasih untuk aspirasi, masukan, kritik, dan kepedulian buat kebaikan warga Jakarta dan sekitarnya. Vis unita fortior! Di saat dinamika ekonomi-politik global, kenaikan harga minyak dunia, dan tekanan fiskal domestik - bersatu akan membuat kita lebih kuat. 🙏🏻😇🔥

Demo itu hak mahasiswa dan tidak boleh dilarang atau dicegah. Justru ekspresi dan tuntutan mahasiswa dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan. Maka tidak ada larangan bagi mahasiswa penerima KJMU ikut demo. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan kekerasan, pelanggaran, atau pengrusakan fasilitas umum.

Selamat berlari bagi para runners yang ikut BTN JAKIM 2026. Semoga menjadi ajang olah raga yang membawa kegembiraan, kesehatan, dan aura positif bagi kemajuan Jakarta. 🔥💪

Buka Jakarta Fair 2026, Pramono Targetkan Transaksi Tembus Rp 8 Triliun news.detik.com/berita/d-8528…

Hormati Aksi Mahasiswa, Pramono: Saya Dulu Aktivis megapolitan.kompas.com/read/…

Pramono Respons Demo Mahasiswa di HI: Silakan Protes, Jangan Rugikan Publik suara.com/news/2026/06/12/18…

Uda @ubegebe1 teman2 Dinas LH Jaktim sudah turun untuk membersihkan dan mengangkut sampah. Terima kasih informasi dan kepeduliannya. Semoga kondisi bersih dapat terus dipertahankan🙏🏻 @dinaslhdki @DKIJakarta @jkt_smartcity

Sebagai info, pelaku sdh diamankan polisi dari Polres Jakpus. Walikota Jakpus dan jajaran saat ini menangani di lapangan, termasuk pendampingan dg Dinas PPAP untuk korban. Terima kasih telah peduli bagi kebaikan Jakarta🙏🏻

Sejak awal kemerdekaan RI hingga era Bung Karno, barangkali corak ideologi ekonomi politik Presiden Prabowo adalah yang paling eksplisit dan dekat dengan diskusi di Sidang BPUPKI. Berikut sekelumit kutipan risalah: "Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah kekuasaan Pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial, apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman pada keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan berpedoman pada keselamatan rakyat. Bangunan Koperasi dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar." Di bagian lain juga jelas, bahwa hal lain yang penting adalah ideologi perekonomian yang hanya dapat diselenggarakan berangsur-angsur dengan didikan pengetahuan, organisasi, idealisme dan rohani kepada orang banyak. Para Bapak Bangsa sadar bahwa kinerja perekonomian tidak dapat bergantung pada massa atau rakyat yang tidak berpengetahuan, melainkan yang sadar akan hak dan tanggung jawab, memiliki kecakapan teknis. Menariknya lagi, para pendiri bangsa menyadari pentingnya mengintegrasikan idealisme (visi) dan rohani (moralitas) dalam ideologi perekonomian. Di sisi lain, sidang juga menyadari pentingnya keuangan negara diatur dan dikelola. Dasar politik keuangan adalah “mencocokkan pengeluaran (belanja) dengan pendapatan”. Kekurangan pendapatan diisi dengan pungutan pajak (baru), pinjaman dalam negeri, memperkuat simpanan, memperbesar produksi, dan mengeluarkan uang kertas baru.   (Sumber: Saafroedin Bahar, Nanni Hudawati, Ananda B Kusuma (eds.), Risalah Sidang Badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonaia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945; terbitan Setneg 1995). Bung Hatta mengajukan tiga soal yang perlu dipecahkan sebagai pedoman, yakni (i) ideologi, tentang bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong?, (ii) praktik, yaitu politik perekonomian yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang, dan (iii) koordinasi, untuk mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya sejalan dengan gerak pembangunan dunia. Bung Hatta sendiri meyakini semakin pudarnya individualisme dan mengarah kepada kolektivisme yang terwujud dalam ‘kooperasi’. (Mohammad Hatta, Ekonomi Indonesia di Masa Datang (Djakarta: Kementerian Penerangan, 1946). Ide Danantara, Satgas Penataan Kawasan Hutan, Ekspor SDA Satu Pintu, Koperasi Desa Merah Putih - cukup dekat dengan gagasan para pendiri bangsa. Lalu apa tantangan dan permasalahannya? Mungkin ini yang perlu diskusi lebih lanjut. Problem kita di tataran ideologi, rumusan kebijakan, desain kelembagaan, administrasi dan tata kelola, atau kecakapan dan integritas aktor? Sebagai bahan refleksi, Dr. B. Herry-Priyono pernah bilang, terobosan model UU Cipta Kerja hanya akan berhasil di dua model negara: AS yang sudah matang dg kapitalisme-liberal atau China-Vietnam yang sentralistik dan efektif. Artinya ada problem kelembagaan yang mendasar. Prof Yuen Yuen Ang menambahkan, pengalaman reformasi China sering diabaikan mengenai ketiadaan demokrasi dan meritokrasi. Padahal di China meritokrasi ada di semua level. Proses politik dari bawah hingga sebelum puncak mengadopsi nilai demokrasi dan check and balance yang kuat. Di sini jelas faktor kapasitas individu (leader) sangat ditentukan oleh proses politik yang sehat, karena melahirkan sistem pendidikan yang baik. Tampaknya ada beberapa prasyarat yang perlu diidentifikasi dan disediakan, sebagai proses institusional, jika kita hendak mewujudkan visi para pendiri bangsa itu menjadi kebijakan konkret yang berdampak. Saatnya membangun diskursus. 🙏🏻😇

Selamat ulang tahun Mas Pram! Kiranya Tuhan yang mahabaik senantiasa melimpahkan berkah sehat, bahagia, dan umur panjang penuh berkah 😇🙏🏻🔥

Ini hal biasa, sebagai siklus kutukan kekuasaan. Dulu zaman Pak SBY dikritik keras PDIP, waktu Pak Jokowi ditentang Gerindra, dan sekarang Pak Prabowo. Teknokrasi kerap lumpuh di hadapan tahta pengadilan politik. Namun akhirnya keputusan bisa diterima karena kondisi objektif dan rasionalitas mendukung. Tantangan saat ini barangkali ada pada rasionalitas alokasi belanja yg butuh prioritas. Harga BBM naik namun perlindungan sosial dan insentif bagi kelas menengah-bawah diperkuat. Meminjam opsi Bang Dede Basri, mungkin saatnya realokasi belanja skala jumbo dilakukan demi kebaikan rakyat. Program MBG yang secara konsep dan esensi bagus, dapat targeted dan terus diperkuat dulu kelembagaan dan tata kelolanya. KDMP dapat dilakukan piloting agar matang dan workable. Semoga ada solusi menang-menang.

Jika pemerintah mau memanfaatkan momentum yg mungkin nggak datang lagi dan ruang yang sempit, terobosan seperti ini akan sangat membantu. Namun sejarah jg mencatat, pertimbangan politik kerap mengungguli resep teknokratik. Ujungnya, beban akan ditanggung masa depan. Beberapa mungkin dapat dilakukan: 1. DTSEN segera dituntaskan agar akurat sbg rujukan satu2nya penyelenggaraan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial, Pusat maupun Daerah. 2. Setelah itu skema subsidi "by name by address" dapat diberlakukan, termasuk utk sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, pertanian, dll. 3. Digitalisasi dan integrasi data juta mencakup aspek perpajakan. Dengan integrasi NIK NPWP, profile penghasilan akan lebih mudah diperoleh dan pengawasan lebih baik. Kepatuhan sukarela pajak diharapkan meningkat. 4. Namun prasyaratnya adalah perlindungan negara terhadap pembayar pajak dlm bentuk kontraprestasi tak langsung. Warga dilibatkan dlm merumuskan kebijakan belanja strategis. Suara mereka didengarkan utk rasionalisasi alokasi belanja. Kelas menengah diberi dukungan yg memadai. 5. Untuk mengeksekusi ini perlu upaya serius. PMO khusus dg mandat penuh dan mengikat. Semua yg pernah ada direviu dan diintegrasikan.

Breaking News! BI Rate Naik 25 Basis Poin Jadi 5,50% cnbcindonesia.com/market/202…

Kami sangat menyadari dinamika global sangat menantang, selain kondisi domestik yang terdampak dan membutuhkan perhatian bersama, terutama nilai tukar dan IHSG. Kami insyaf, tekanan kali ini tidak ringan dan situasi seperti ini hanya bisa dihadapi dengan semangat kerja sama dan kolaborasi yang kuat. Pemerintah senantiasa memastikan koordinasi dilakukan dengan baik, termasuk dengan DPR, KSSK, pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan, terutama para pelaku usaha. Tak luput kita juga memandang penting aspirasi para investor global. Pemerintah menjamin arah dan formulasi kebijakan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, prinsip2 pengelolaan fiskal dan moneter yang prudent dan terukur, serta berfokus pada upaya menciptakan pemerataan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah, terutama otoritas fiskal dan otoritas moneter, terus bersinergi mengelola dinamika ini dg racikan dan bauran kebijakan yang terkoordinasi dg baik. Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menjaga perekonomian nasional dan memastikan ini menjadi prinsip kerja kami. Kami menyadari sepenuhnya tekanan terhadap Rupiah dan IHSG merupakan undangan untuk lebih menunjukkan komitmen pada arah kebijakan yang clear dan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Maka kami pun ingin memastikan seluruh pelaku pasar, pengusaha, dan masyarakat luas untuk tetap tenang dan percaya, bahwa kita semua sedang bekerja sama dan bekerja keras menjaga perekonomian nasional. Kami berterima kasih atas dukungan dan kolaborasi para pemangku kepentingan. Indonesia punya sejarah panjang menghadapi krisis. Semoga pengalaman2 masa lalu tersebut menjadi penopang yang kuat untuk saat ini. Terima kasih untuk seluruh masukan, saran, kritik, dan dukungan yang diberikan. Semoga ini semua dapat kita lalui dengan baik dan Indonesia kembali fokus pada kerja2 membangun perekonomian yang kuat, merata, dan berkeadilan. Kira2 draft ini cocok sbg konsep pidato siapa ya?

Di era awal Pak SBY sekitar tahun 2005, kita punya Forum Stabilitas Sistem Keuangan. FSSK adalah cikal bakal KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang dibentuk tahun 2016. Tugasnya melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan. Koordinasi menjadi penting karena dampak sistemik. Setidaknya setiap bulan KSSK yang anggotanya Menkeu, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Ketua LPS mengadakan rapat. Juga ada koordinasi level deputi, bahkan memiliki sekretariat. Setiap bulan KSSK juga melakukan konferensi pers utk memberi update dan gesture kebijakan yang terkoordinasi. Semoga nyawa dan nyala Komite ini terus dijaga dan diperkuat, terutama dalam situasi yang dinamis dan menantang seperti sekarang ini. Tak ada salahnya apa yang menjadi tradisi bagi dari pemerintahan sebelumnya diikuti dan justru dimanfaatkan demi kebaikan bersama. Semoga 🙏🏻😇

IHSG di bawah 5.500 dan USD terhadap rupiah menyentuh Rp 18.171,- per siang ini. Pasar dinamis, pemerintah juga sdg berusaha membuat respon kebijakan yang terukur. Kita apresiasi dan dukung. Harapan saya sangat sederhana: semoga Menkeu tak merekomendasikan serok saham....🙏🏻