Coba mengisi kanal Youtube yang sudah lama terbengkalai. Di program baru ini, saya akan mengemukakan argumen terkait isu kebebasan pada ranah politik, ekonomi, budaya dan agama. Semoga konsisten. Silakan tonton, like, share, dan disubscribe. youtu.be/gbYBcsCltvI

Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Kembali Temukan Alat Pelacak di Mobilnya

Ketua BEM UGM 2025, Tyo hadir dalam "aksi Gejayan memanggil" malam ini. Tiyo Ardiyanto: "prabowo-gibran membunuh anak anak indonesia, dengan cara membodohi mereka sambil mengencangkan perut perutnya." "kita dikasih MBG tapi pendidikan kita tidak diprioritaskan" HIDUP RAKYAT INDONESIA!!!!

Negara memang tidak bisa diberi tanggungjawab besar. Kayak gini aja tidak sanggup. Maxtream mati.

Undangan Diskusi Kondisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia Marcus Mietzner, Rizal Mallarangeng, Bivitri Susanti, Jaleswari Pramodhawardani, Mohamad Ikhsan, dan Raden Pardede Moderator: Saiful Mujani 17 Juni 2026, 14.00 WIB Pendaftaran via link ini: bit.ly/DiskusiSMRCJuni26

Indonesian students protest government policies as economic pressures grow @WashTimes trib.al/eclM1hf

Ratusan Kepala Sekolah Mundur Dari Jabatan, Diduga Terkait Temuan BPK Baca di medan.kompas.com/read/2026/0…

Undangan Diskusi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Kondisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia Pada 28 tahun Reformasi, Indonesia menghadapi tantangan yang semakin serius baik di bidang demokrasi maupun ekonomi. Berbagai indikator menunjukkan kemunduran kualitas demokrasi, melemahnya mekanisme checks and balances, meningkatnya konsentrasi kekuasaan politik, menguatnya resentralisasi, dan kembalinya militer ke ranah sipil. Pada saat yang sama, ekonomi menghadapi tekanan yang tidak ringan, ditandai oleh pelemahan nilai tukar rupiah ke kondisi krisis 1998, gejolak pasar keuangan, dan meningkatnya keraguan terhadap kualitas pertumbuhan yang diklaim oleh pemerintah. Indeks harga saham gabungan (IHSG), menurut catatan The Economist misalnya, sudah turun sekitar 29,1 persen sejak 31 Desember 2025 sampai sekarang, terendah di antara indeks pasar modal semua negara yang diamati The Economist. Apakah masalah yang kita hadapi saat ini merupakan fenomena jangka pendek, atau merupakan akumulasi persoalan yang telah berkembang sejak awal era Reformasi? Bagaimana hubungan antara perkembangan institusi politik, tata kelola pemerintahan, dan kinerja ekonomi selama lebih dari dua dekade terakhir? Diskusi ini mengajak kita menelaah akar historis persoalan tersebut sekaligus mendiskusikan berbagai kemungkinan arah masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Narasumber: 1.Marcus Mietzner (Professor of Political Science and Social Change, Australian National University) 2.Rizal Mallarangeng (Direktur Freedom Institute) 3.Bivitri Susanti (Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jakarta) 4.Jaleswari Pramodhawardani (Kepala Lab 45) 5.Mohamad Ikhsan (Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia) 6.Raden Pardede (Ekonom Senior, Co-founder Creco Research) Moderator: Saiful Mujani (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta) Rabu, 17 Juni 2026, Pukul 14.00 WIB Di Perpustakaan Freedom Institute, Wisma Bakrie, Jl. H. R. Rasuna Said No.11 Kav, B-1, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta. Pendaftaran via link ini: bit.ly/DiskusiSMRCJuni26

Satu dari lima tuntutan mahasiswa adalah menghentikan remiliterisasi di ranah sipil. Dan pemerintah menurunkan pasukan tentara menghadapi demonstran. Paradoks, untuk tidak menyebut kedunguan, yang haqiqi.

𝗗𝗲𝗺𝗼 𝗕𝗘𝗠 𝗨𝗜 𝗗𝗶𝗯𝗹𝗼𝗸𝗮𝗱𝗲 𝗧𝗡𝗜 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘀𝗶 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi lain, berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Mereka menyuarakan enam tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis, menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik publik. Simak #VideoBerita lainnya di Kompas.id dan Youtube Harian Kompas. ➡️ youtube.com/watch?v=x_GpnSq7… #Demo #Mahasiswa #Kompas61

Kacau betul. Postingan dan repost di IG dan FB dari siang hilang semua. Dan dialami banyak orang. #IndonesiaBangkrut

Indonesia bangkrut

Indonesian students protest against government policies x.com/i/broadcasts/1OxwbbREM…

Hapus multifungsi ABRI!

Students hold ‘Heading to Bankrupt Indonesia’ protests against Prabowo’s policies bit.ly/43wxNXP

Prof. @saiful_mujani menegaskan sikap kooperatifnya untuk memenuhi panggilan kepolisian guna memberikan klarifikasi yang diperlukan, seraya menilai bahwa menyelesaikan persoalan warga negara melalui jalur kepolisian merupakan hal yang normal dan jauh lebih beradab. Namun, kekhawatiran terbesarnya bukan berfokus pada keselamatan dirinya sendiri, melainkan pada ancaman kriminalisasi terhadap suara-suara kritis. Menurutnya, intimidasi hukum semacam ini berpotensi membungkam komunitas yang lebih luas, seperti para akademisi, intelektual publik, dan aktivis yang selama ini berkomitmen menjaga nilai-nilai kebangsaan. Ia memandang kasus yang dihadapinya ini sebagai sebuah ujian nyata bagi bangsa Indonesia dalam merawat warisan reformasi. Persoalan ini bukan lagi sekadar masalah pribadi, melainkan pertaruhan bagi hak-hak mendasar masyarakat, seperti kebebasan sipil, kebebasan berbicara, dan kebebasan berserikat. Saiful menekankan bahwa perjuangan ini milik seluruh komunitas masyarakat sipil yang terus berupaya menegakkan demokrasi di Indonesia agar tidak semakin lumpuh. youtube.com/shorts/EoLo7Pvkd…

Kami muak!!!!

Sandra Moniaga (Anggota Komnas HAM periode 2012–2022) dalam pernyataan di Polda Metro Jaya, 4 Juni 2026, menyebut Prof. @saiful_mujani sebagai akademisi yang berdedikasi. Dia menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Saiful Mujani sebenarnya merupakan cerminan dari pandangan, pikiran, dan keresahan banyak orang yang kemudian diformulasikan secara sistematis. Menurutnya, pandangan tersebut sangat wajar, bahkan jika dilakukan survei kilat dengan kaedah dan sampel yang betul, hasilnya diyakini akan menunjukkan keresahan masyarakat yang sama. Lebih lanjut, Sandra menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak konstitusional yang sah di Indonesia, yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Beliau mengingatkan bahwa pihak kepolisian, sebagai bagian instrumen negara, memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut. Sandra juga menyebut Polri sudah mempunyai garis panduan internal yaitu Peraturan Kepala Polri No. 8 Tahun 2009 tentang bagaimana pemenuhan dan perlindungan HAM dalam kerja-kerja polisi. Polisi juga telah menerima pelbagai pelatihan HAM dari Komnas HAM. Sebagai pembela HAM, Sandra menyatakan akan terus mengawal kasus ini demi memastikan Prof. Saiful Mujani mendapatkan perlakuan yang adil. youtube.com/watch?v=xwR9lkkN…

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menyatakan bahwa pelaporan terhadap Prof. @saiful_mujani tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena pasalnya terus berubah, dari tuduhan makar kemudian beralih menjadi pasal penghasutan. Ray Rangkuti menegaskan bahwa unsur makar sama sekali tidak terpenuhi karena Prof. Saiful tidak mendirikan pemerintahan baru, tidak membentuk kabinet, juga tidak memiliki massa dan pasukan tentara. Hal itu disampaikan oleh Ray dalam konferensi pers menjelang pemeriksaan Prof. Saiful di Polda Metro Jaya, 4 Juni 2026. Menurut aktivis penggerak people power 1998 itu, tuduhan penghasutan juga sama absurdnya. Dalam pidato beliau, kata dia, tidak ditemukan kata ajakan seperti "ayo" atau "mari". Pidato tersebut murni merupakan rangkaian pertanyaan akademis yang dilontarkan kepada publik untuk merespons matinya fungsi kontrol politik akibat 82% anggota DPR ada dalam koalisi presiden. Menurut dia, kasus ini seperti sengaja dicari-cari pasalnya bukan untuk menegakkan hukum, melainkan demi menghukum sikap kritis. youtube.com/watch?v=INsH4-YH…

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto, menyatakan Prof. @saiful_mujani adalah ilmuwan politik yang menyampaikan opini akademiknya berdasarkan riset, data, dan dasar-dasar ilmiah yang kuat. Pandangan ilmiah seperti itu tidak boleh dikriminalisasi, melainkan harus dijawab dengan argumen atau opini akademik serupa. Hal itu disampaikan Prof. Sulis di Polda Metro Jaya ketika mengantar Prof. Saiful Mujani menjalani pemeriksaan pada 4 Juni 2026. Melalui tindakan kritisnya, Prof. Saiful Mujani justru sedang melaksanakan mandat dari pendiri bangsa, Bung Hatta, yang menegaskan bahwa tugas insan universitas adalah mencintai kebenaran dan berani meluruskan hal-hal yang salah di tengah masyarakat. Prof. Sulis menegaskan bahwa universitas merupakan lembaga otonom tempat bernaungnya kebebasan akademik yang krusial untuk melahirkan berbagai inovasi sains, teknologi, maupun keadilan sosial. Jika negara terus mengkriminalisasi ilmuwan yang menjaga "pintu gerbang kebenaran" ini, tiang-tiang pendidikan tinggi di Indonesia akan keropos, indeks kebebasan akademik di mata internasional akan merosot tajam, dan kualitas bangsa akan tertinggal jauh dari negara lain. youtube.com/watch?v=bslxOZrr…