ALT Kebut-kebutan Pengesahan Revisi UU Polri di Tengah Badai Kriminalisasi: Skema Negara Memfasilitasi Represi

ALT 711 Jumlah tahanan politik pasca gelombang aksi Agustus-September 2025 Agustus 2025 seharusnya menjadi titik tolak reformasi Kepolisian. Penangkapan 3.337 massa aksi dan kriminalisasi terhadap setidaknya 711 orang yang disertai penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, dan penyiksaan seharusnya menjadi pemantik desakan akuntabilitas. Alih-alih mendesak akuntabilitas dan menunjukkan komitmen perlindungan terhadap kebebasan sipil, DPR justru tunduk serta mengaburkan kesempatan dan semangat tersebut. Revisi UU Polri justru mempersempit ruang sipil yang sudah ruwet dan sempit di bawah rezim militer Prabowo.

ALT Pasal 19 ayat (2) UU Polri semakin menyediakan dalih bagi brutalisme yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian. (2) Dalam keadaan mendesak yang mengancam keselamatan diri, nyawa, dan/atau kepentingan umum pada saat melaksanakan tugas dan wewenang, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan yang diperlukan sebanding dengan datangnya ancaman dan secara terukur dengan melakukan tindakan yang seminim mungkin menimbulkan kerugian bagi pihak lain. *berdasarkan dokumen yang beredar pada 8 Juni 2026 Pasal ini dapat menjadi perpanjangan tangan bagi berulangnya kriminalisasi seperti yang dialami 711 tahanan politik pada rangkaian aksi protes rakyat Agustus 2025. Saat itu, Pasal 170, 212, dan 214 KUHP digunakan untuk menjerat mereka. Ketiga pasal tersebut seolah menjadi paket lengkap yang mengiringi praktik penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, hingga penyiksaan.

ALT Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama: digunakan 356 kali Pasal 214 KUHP tentang kekerasan beramai-ramai terhadap pejabat yang sedang bertugas: digunakan 125 kali Polisi -- yang bersenjata, menggunakan kendaraan taktis, gas air mata, dan teknologi lainnya -- memosisikan dirinya yang sama rentannya dengan rakyat biasa. Ancang-ancang pengaturan ini sudah terlihat saat disahkannya Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 yang mengizinkan penggunaan peluru tajam saat polisi terancam. Dengan substansi baru di Pasal 19 ayat (2), UU Polri akan semakin melegalkan impunitas atas kriminalisasi, pengerahan kekuatan yang berlebihan, dan brutalisme yang gemar dilakukan oleh polisi.