Pelaksanaan MBG itu seperti vaksinasi COVID; menumpuk di daerah yang mudah. Semua dukungan ramai2 terpusat di daerah2 seperti itu. Daerah terpencil? Ya sudah, Puskesmas saja. Masalahnya MBG, mereka tidak punya "Puskesmas", karena mereka mengesampingkan sekolah dan dapur sekolah.
MBG sudah berjalan lebih dari satu tahun.
Anggarannya ratusan triliun. Kepala BGN beserta dua wakilnya baru saja ditahan Kejagung karena korupsi pengadaan.
Dan hari ini, Bupati Siak bicara jujur di depan kamera nasional: wilayah 3T , daerah terpencil, tertinggal, terluar,sampai sekarang belum ada satu pun yang terlayani MBG.
Bukan kata pengkritik.
Bukan kata oposisi.
Kata kepala daerah yang menjalankan programnya sendiri.Ini bukan kegagalan teknis kecil.
Bupati Siak mengungkap akar masalahnya langsung: di awal program, pemerintah daerah tidak dilibatkan sama sekali. BGN mengejar kuantitas , seberapa banyak, seberapa cepat, seberapa besar angka yang bisa dilaporkan ke atas.
Yayasan dan mitra jalan sendiri.
Dan mereka memilih kota, karena di sanalah yang mudah, cepat, dan menguntungkan.
Hasilnya dikonfirmasi oleh Kepala BGN sendiri, Nanik S. Deyang:
"Jujur, sekarang yang numpuk ada di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh."
Daerah 3T adalah daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
Daerah yang paling sering disebut dalam pidato keadilan dan pemerataan.
Daerah yang namanya selalu ada di presentasi program prioritas nasional.
Dan justru daerah itulah yang dilupakan duluan.
Di saat yang sama, dapur MBG numpuk di kota dan sekolah-sekolah yang sudah punya kantin.
Petani kacang panjang di Bunga Raya, Siak , yang harusnya jadi pemasok lokal , hasil panennya ditolak dapur karena tidak cocok dengan menu.
SPPG lebih pilih belanja ke pasar induk di Pekanbaru daripada menyerap produk UMKM setempat.
Program senilai ratusan triliun.
Petani lokal tidak terserap.
Anak-anak 3T tidak terjangkau.
Pimpinannya sudah di tahanan Kejagung.
Kata presiden ini program prioritas nasional.Prioritas untuk siapa?