Tiga anggota Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami luka tusuk dalam insiden yang diduga melibatkan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD) di Dusun Waemata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (11/6) dini hari WITA, usai acara misa syukuran pelantikan anggota Brimob. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menjelaskan, acara pelantikan Bripda JGR awalnya berlangsung aman dan tertib. Namun, setelah kegiatan selesai, terjadi kesalahpahaman komunikasi yang memicu ketegangan di antara sejumlah anggota yang hadir. Akibat insiden tersebut, tiga personel Brimob terluka, yakni Bripda PR, Bripda FA, dan Bripda BBK. Ketiganya saat ini menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Untuk mengungkap fakta secara objektif dan transparan, kedua institusi sepakat membentuk tim gabungan. Tim tersebut terdiri atas perwakilan Bidang Propam Polda NTT dan Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) yang akan melakukan penyelidikan secara profesional terkait peristiwa tersebut. Meski insiden itu terjadi, Henry menegaskan bahwa hubungan baik antara TNI dan Polri tetap terjaga. 📸: Dok. Istimewa. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | R120 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Baca selengkapnya: regional.kompas.com/read/202… Empat anggota Polri dijatuhi PTDH usai pesta sabu di rumah dinas Polres Buru dan banding. Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan menyebut sidang etik merekomendasikan PTDH dan banding. ~RK #polisi #sabu

Mantan aktivis Reformasi 1998 yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko tak mempermasalahkan aksi demonstrasi mahasiswa. Namun, ia juga meminta kepada para mahasiswa untuk memahami cita-cita Presiden Prabowo Subianto. "Pak Prabowo maunya ini, bahwa ada yang keliru ya oke. Kritik kalian valid, kritik kalian legitimate, nggak ada yang perlu saya bantah. Tapi pahami juga dong cita-cita maunya apa," kata Budiman. Budiman juga mengingatkan bahwa dalam penyampaian aspirasi tidak merusak fasilitas umum. "Kritik-kritik keras, tidak ada masalah, cuma saran saya jangan menghina orang," katanya. #BudimanSudjatmiko #DemoMahasiswa #PresidenPrabowoSubianto #Demo #Sindonews

Astaghfirullah..! Gegara memprotes kampusnya yang jalankan embege dan jadi SPPG, disanksi skros hingga DO? Gilaaaaa…!! Sebanyak 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulsel, dikabarkan mendapat ancaman skorsing hingga D.O dari majelis kode etik mahasiswa (MKEM) Fakultas Teknik, usai demo memprotes program MBG dan pembangunan SPPG di lingkungan kampus. Hal itu diketahui dari unggahan akun instagram unhas.distopia. Berikut ini bunyi postingannya. "Kritik berujung teror, air keras, jeruji besi, hingga penghilangan paksa biasanya terjadi di ruang yang kering tradisi akademik. Ternyata, hal itu tak selalu demikian. Seperti yang terjadi belum lama ini di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar," Alumni itu kemudian diperintahkan oleh Dekanat Fakultas Teknik untuk mengidentifikasi & memberi ultimatum (ancaman Drop Out) kepada mahasiswa yang mengkritik program MBG yang dikelola Unhas. Ancaman DO itu pun akan ditindaklanjuti lewat Majelis Kode Etik Mahasiswa (MKEM) Fakultas Teknik jika mahasiswa masih saja nyaring mengkritik program tersebut," "Potrem buram' kebebasan akademik itu bermula ketika seorang alumni Fakultas Teknik Unhas yang turut serta mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unhas mengintervensi seorang mahasiswa Fakultas Teknik terkait publikasinya di akun organisasi kemahasiswaan yang mengkritik program MBG.”

Jawab Aksi Mahasiswa, Qodari: Prabowo Sudah Hemat Rp300 Triliun dan Perangi Kebocoran APBN Jakarta — Pemerintah memastikan apa yang sedang dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian dari efisiensi dan menciptakan belanja yang tepat sasaran. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan, ini sekaligus menjawab salah satu tuntutan aksi demo mahasiswa pada Jumat (12/6), yaitu mengenai pemborosan APBN. Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada penghentian pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi belanja negara. “Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6). Qodari menjelaskan bahwa pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo melakukan penghematan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut, menurutnya, berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun. Selain itu, Qodari menegaskan bahwa Prabowo juga berada di garis terdepan dalam upaya menghentikan kebocoran yang selama ini merugikan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara. “Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” lanjutnya. Meski demikian Qodari mengaku tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. “Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkas dia. #PrabowoHematAPBN #EfisiensiAnggaran #APBNUntukRakyat #LawanKebocoranNegara #PrabowoSubianto #Qodari #Danantara #ReformasiAnggaran #BelanjaNegaraTepatSasaran #PemerintahanPrabowo #IndonesiaMaju @prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai, kritik eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto terhadap Presiden Prabowo Subianto tak pantas. Ia mempertanyakan kapasitas Tyo bila memimpin negeri. "Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu? Yang mantan dari UGM itu, itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini?" kata Idrus saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati Prabowo sebagai Presiden. "Kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas, tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respons terhadap apa yang dilakukan oleh saudara siapa namanya? Saudara Tiyo itu," ucapnya. #TiyoArdianto #BEMUGM #IdrusMarham #PartaiGolkar #Sindonews

Mabes TNI memberi penjelasan soal keterlibatan prajurit alias tentara dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di sekitar Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (12/6). Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas mengatakan pengerahan dilakukan atas dasar permintaan kepolisian. "Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan," kata Nas saat dihubungi, Jumat (12/6). Para demonstran menyoroti barisan personel TNI yang menghalangi mereka saat sedang berjalan. Aksi penghalangan oleh TNI ini pun direkam oleh masyarakat hingga akhirnya viral di media sosial dan menuai banyak komentar negatif. (FAR)

Minggu ini pemerintah Indonesia punya dua kabar bersamaan. Kabar 1: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin minta anggaran pertahanan 2027 sebesar Rp667 triliun. Ditolak. Dikasih Rp139 triliun. Lalu minta tambahan Rp195 triliun lagi ke DPR , biar total jadi Rp334 triliun. Kabar 2: Di saat yang sama, mahasiswa turun ke jalan karena harga BBM nonsubsidi naik 32%, harga bahan pokok melonjak, dan anggaran dipangkas atas nama "efisiensi." Sekarang hitung bareng gue: Rp667 triliun yang diminta Menhan = 2,5 kali anggaran MBG yang katanya program prioritas untuk anak-anak kurang gizi. Rp334 triliun yang diminta total = hampir dua kali lipat seluruh anggaran Kemenkes Kemensos. Dan ini bukan sekadar soal angka. Ini soal logika prioritas negara. Rakyat diminta ikat pinggang. BBM naik. Subsidi dipangkas. Anggaran pertahanan justru diminta naik lebih dari dua kali lipat dari pagu yang ada, sementara 500 personel TNI ditugaskan mengawal aksi mahasiswa yang memprotes daya beli. Pertanyaannya sederhana: negara ini dibangun untuk melindungi siapa?

Andre Rosiade di TV, kemarin: "85% uang MBG mengalir langsung ke rakyat. Ke tukang sayur, petani, peternak, UMKM." Kejagung, 12 Juni 2026 : tersangka ke-5 ditetapkan. Vendor motor listrik BGN, PT Yasa Artha Trimanunggal: tidak punya dealer, tidak punya bengkel aktif , tapi menang proyek Rp1,035 triliun dari APBN. 21.801 unit motor. Dadan bilang dibeli Rp42 juta/unit. Menurut Kejagung: di-markup. Pembanding nyata: motor China dengan spesifikasi serupa dijual Rp8–10 juta/unit di pasaran. Dokumen serah terima dipalsukan seolah pengerjaan rampung. Dibayar lunas 100%. Total tersangka sekarang: 5 orang. 3 di antaranya pimpinan BGN sendiri. Jadi dari Rp10.000 per porsi makan anak sekolah yang katanya "85% langsung ke rakyat" itu , sebagian jalannya lewat vendor tanpa bengkel, harga di-markup menurut Kejagung, dokumen dipalsukan, dibayar penuh Rp1 triliun lebih. Tukang sayurnya dapat berapa Andre?

Tolong tetap ribut di media sosial teman-teman. Udah ada bbrp yg janggal.

Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita yang dijamin oleh UUD 1945. Unjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Sawah milik sendiri. Dirubah jadi tambak udang modal sendiri. Apanya yg salah? Seorang pria di Batang ditangkap dan jadi tersangka karena merubah sawah miliknya jadi tambak udang. @Yusrilihza_Mhd @ListyoSigitP

Polisi Klaim Ada Kelompok Ingin Tunggangi Demo Mahasiswa di Jakarta Baca di nasional.kompas.com/read/202…

Barisan tentara memblokade demonstran di sekitar Thamrin Plaza Jakarta yang akan menuju titik kumpul protes di Bundaran HI. Ini pertama kali militer diterjunkan mengadang demo publik sejak terakhir kali. Tuntutan demo 12 Juni 2026 mengenai kenaikan BBM, proyek boros duit rakyat seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, kementerin gemuk yang inkompeten, militerisasi di ruang sipil, dll. Dokumentasi lapangan oleh tim redaksi Project Multatuli. #AksiIndonesiaBangkrut #Mahasiswa

ini kontak darurat yang bisa dihubungi semasa aksi ya teman2. semangat, sampai menang!

Terpantau CCTV daerah Bundaran HI saat ini di non-aktifkan dikarenakan adanya #demo atau Aksi Penyampaian Pendapat dari BEM UI. Takut ya ada footage aparat nyiksa mahasiswa makanya langsung dimatiin? #IndonesiaGelap

Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi, Istana Sebut Kebutuhan Dana Bisa Turun dari Rp268 Triliun viva.co.id/berita/nasional/1…