Kalo MBG ngk mau di stop Prabowo, Rakyat aja yg stop yok. Caranya simpel kayak foto ini, Tolak jadi supplier MBG.

Prabowo Subianto, 4 November 2013.

Kukira pemimpin, ternyata badut keliling.

5 tuntutan bem ui: 1. Menghentikan pemborosan APBN 2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 3. Menghentikan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. 4. Menghentikan militerisme di ranah sipil. 5. Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

Gue heran deh kok masih aja ada orang yang bilang “Pertamax naik ga masalah, kan yang pake juga orang2 mampu” Entah mereka buzzer atau emang tolol alami. Yang jadi masalah itu EFEK DOMINO-nya, bukan cuma perkara harga naik 3ribu. Ini efek domino yang akan terjadi dari kenaikan per hari ini: 1. Migrasi massal ke BBM lebih murah.
Harga Pertamax naik → orang yang biasa pakai yang “premium” (kelas menengah atas) langsung switch ke Pertalite yang lebih murah. Hasilnya: permintaan Pertalite meledak. Padahal Pertalite kan kuotanya terbatas (subsidi), jadi stok di SPBU cepet habis. 2. Pertalite langka antrean panjang. Antre Pertalite di SPBU jadi tambah rame. Yang gak mau antri berjam-jam atau gak kebagian akhirnya terpaksa isi Pertamax (yang lebih mahal). 3. Biaya logistik & transportasi naik
Truk, angkot, ojek online, pengiriman barang semua naik ongkosnya (meski mereka pakai solar/ Pertalite, tapi efek rantai supply-nya ikut naik karena driver dan perusahaan logistik juga kena imbas). Akhirnya harga barang di pasar naik semua. 4. Inflasi & harga sembako naik
Efek dari nomor 3: dari meja makan sampai warung kecil. Harga beras, sayur, mie instan, bahkan jasa ojek naik. UMKM yang paling kena getahnya. Modal produksi naik, daya beli masyarakat turun, penjualan melambat. 5. Black market & penyelundupan
Pertalite yang langka sering muncul di pedagang eceran dengan harga lebih mahal (kadang sama mahalnya Pertamax). Subsidi yang seharusnya buat rakyat kecil malah bocor. 6. Beban subsidi pemerintah membengkak. Demand Pertalite naik drastis → pemerintah/Pertamina harus nambah pasokan subsidi. Kalau gak diatur, APBN makin tekor, bisa-bisa akhirnya Pertalite juga naik atau dibatasi lebih ketat (misalnya pakai MyPertamina, plat nomor ganjil-genap, dll). 7. Efek jangka panjang ke ekonomi & masyarakat - Driver ojol & angkot kurangi shift → pendapatan turun. - Petani & nelayan (yang pakai solar/Pertalite) ongkos produksi naik → harga pangan naik lagi. - Inflasi umum naik → Bank Indonesia mungkin naikin suku bunga → pinjaman mahal → investasi melambat. Intinya, yang tadinya “cuma naik buat orang berduit” malah bikin semua orang kena getahnya lewat rantai yang panjang.

Another shit!

Gua udah punya jawaban kalo ditanya soal ini. x.com/ardisatriawan/status/2… Apakah kasihan? Tidak sama sekali. Sekarang kita balik: - Apakah kalian kasihan dengan ibu2 kantin yang penghasilannya 0 rupiah karena MBG? - Apakah kalian kasihan dengan orangtua yang menangis karena anaknya keracunan MBG? - Apakah kalian kasihan dengan jutaan orang yang bayar pajak, namun uang pajak itu dipakai untuk korupsi dalam MBG? - Apakah kalian kasihan dengan orang yang kena PHK akibat multiplier effect dari MBG ? Sejawat kalian saja suka pamer gaji di SPPG dan merendahkan orang lain. Ngapain juga kasihan.

BBC News Indonesia menemukan fakta bahwa selama di Jakarta, Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta bertemu tiga advokat dan seorang perempuan asli Papua yang berasal dari Kabupaten Mimika. Dua dari empat orang tersebut diduga memiliki rekam jejak digital dan hubungan samar dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Adapun salah satu advokat yang ditemui Yasinta bekerja di firma hukum milik pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra. bbc.com/indonesia/articles/c…

Kamu tahu betapa korup dan rakusnya negara ini dalam mengeruk uang rakyatnya? - Indonesia itu satu-satunya negara yang mewajibkan registrasi ulang plat nomor kendaraan tiap 5 tahun. - Kalau kamu memperpanjang beberapa sim sekaligus, kamu tetap harus bayar biaya test psikologi secara double. Memperpanjang 2 SIM? bayar 2x. 3 Sim? bayar 3x. Bersyukur lah para pejabat, aparat, dan penguasa, rakyat Indonesia terlalu baik dan pemaaf....

Kejaksaan Agung menetapkan Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan kini ditahan di Rutan Salemba. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan Eks Waka BGN Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, Dadan diduga memiliki yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur MBG. Menurut Syarief, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG tidak memenuhi syarat dan terafiliasi dengan para tersangka. Namun, yayasan tersebut tetap lolos melalui pengaturan proses verifikasi di portal mitra BGN. Kejagung menyebut yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan Dadan, Sonny, dan Lodewyk menerima insentif hingga miliaran rupiah per hari. Saat ini penyidik masih menghitung jumlah yayasan yang terlibat dan akan berkoordinasi dengan BGN untuk menginventarisasi yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka. 📸: Dok. AFP. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: newsupdate | update | news | oneliner | R120 | R089 | E099 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Kenapa dapur MBG pakai skema yayasan? Karena biar BEBAS PAJAK Udah dapat insentif segudang, ditambah korupsi miliaran per hari, masih bebas pajak pula. Ini namanya perampokan berjamaah dan terstruktur. MBG = Maling Berkedok Gizi

Peaky Blunders

DIKALA DADAN DI TANGKAP, PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL, HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!! INI AGENDA APA LAGI? DULANG SUARA DI 2029? BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb : 1. SEWA GEDUNG SICC Website resmi SICC di sicc.or.id tidak mencantumkan tarif publik — harga hanya diberikan via konsultasi langsung. SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar: Main Auditorium Hall pendukung ruang VIP/VVIP area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh) 2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek. Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang. Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu. Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar 3. AKOMODASI / HOTEL Berdasarkan data Trip.com, harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam. Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar 4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE) Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit. 350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar 5. KONSUMSI (MAKAN SIANG 2X SNACK) Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi makan siang snack sore) sekitar Rp100.000-150.000. 14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar 6. SERAGAM / BAJU PUTIH Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong. 14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar 7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING) Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah: Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar 8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara: Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta 9. KEAMANAN DAN PROTOKOL Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri: Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta 10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%) Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll: Estimasi: Rp4-5 miliar TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar Tiket pesawat PP: Rp28 miliar Hotel: Rp6 miliar Transportasi lokal: Rp1,4 miliar Konsumsi: Rp1,75 miliar Seragam: Rp1,05 miliar Produksi acara: Rp2,5 miliar Dokumentasi MC: Rp800 juta Keamanan: Rp500 juta Buffer admin 10%: Rp5 miliar TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar SUMBER DANA: UANG SIAPA INI? BGN adalah lembaga negara. Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia. Ini soal prinsip: setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung. Publik berhak tahu: apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar? Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik? Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas

US Dollar tembus Rp18.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah!

menemukan beberapa footage ketika Seringai menjadi pembuka untuk konser Metallica. di area stage memang tidak boleh merekam apapun termasuk memotret. footage di backstage adalah curi-curi. mungkin yang merekam Rendha atau Alm. Ardhi.

81 years and not even one sila applied

Kamu aja orang Malaysia nanya, bahkan kita aja orang Indonesia juga heran

Jawaban buat pertanyaan zee sebenernya udah jelas, namanya Telkomsel. Operator paling gede, paling kaya, paling banyak pelanggan di negeri ini, yang paling pertama maju dan paling lantang soal masa aktif 28 hari, lalu dengan entengnya bilang ini semua demi kebiasaan pelanggan. Seakan-akan jutaan orang Indonesia ngantri minta jatah internetnya dipotong dua hari tiap bulan. Indosat ikut nimbrung, XL katanya ikut di sebagian paket walau katanya mayoritas paketnya masih 30 hari. Tapi yang ngebuka pintunya Telkomsel, dan mereka ngebungkusnya pakai kata manis soal customer behaviour. Padahal lo ga butuh gelar ekonomi buat ngerti, ga ada satu pun pelanggan yang behaviour-nya pengen bayar lebih sering buat barang yang sama. Mainnya halus, makanya jarang ada yang ngeh. Setahun ada 365 hari. Masa aktif 30 hari berarti lo beli 12 kali. Begitu jadi 28 hari, lo dipaksa beli 13 kali buat nutup tahun yang sama. Satu belanja ekstra, tiap tahun, dikali puluhan juta pelanggan. Simulasi IDN Times nyebut selisihnya bisa sekitar Rp100 ribu per orang per tahun, walau angkanya tergantung ke paket dan pola pakai, jadi cek lagi sesuai kasus lo. Kecil di kantong lo, tapi jadi gunung everest di laporan keuangan mereka. Belum kelar di situ. Sisa kuota yang udah lo bayar bakal hangus begitu masa aktif lewat. Operator ngotot istilah hangus itu ga tepat, katanya yang lo beli cuma hak akses jaringan buat periode tertentu, dianalogiin kayak obat yang ada tanggal kadaluarsa. Tapi pas PLN diseret ke sidang, mereka jelasin token listrik ga pernah hangus, karena yang ngurangin saldo itu pemakaian, bukan jam dinding. Pertanyaannya, kenapa listrik bisa, internet enggak? Soal hukum gw ga mau lebay, sampe detik ini belum ada putusan yang nyatain operator bersalah, karena perkaranya emang masih jalan. Yang nggugat bukan orang gede, cuman pengemudi ojol Didi Supandi dan kawan-kawan, plus sekelompok mahasiswa hukum, yang nilai kuota dihapus sepihak tanpa kompensasi adil itu nabrak hak atas harta benda di UUD 1945. Dan lo tau siapa yang pasang badan belain operator? Pemerintah sendiri, lewat Komdigi, yang bilang rollover atau refund bakal nambah beban biaya. Jalannya berdarah-darah. Satu gugatan emang udah dipentalin MK pertengahan Mei 2026, tapi gugurnya gara-gara berkasnya dianggap kabur, bukan karena isunya kalah. Ibarat lamaran ditolak gara-gara formulirnya nggak lengkap, bukan gara-gara orangnya nggak layak, hakim bahkan belum sempet nimbang inti perkaranya. Tiga gugatan lain masih bertahan dan lagi diperiksa isinya. Di sidang, ada hakim yang nanya tajem ke operator, "kok kuota belum habis tapi udah hilang". Dari luar, YLKI ikut ndorong. Jadi tekanannya datang dari dua arah sekaligus. Tapi apakah bisa menang? Di Afrika Selatan, rakyatnya ngeluh soal hal yang sama persis bertahun-tahun, kalah terus, sampe akhirnya regulatornya nyerah dan maksa operator ngerollover otomatis kuota yang belum kepake mulai 2027. Bedanya, di sana yang ngalah duluan itu lembaga pengawasnya yang bikin aturan baru, bukan hakim lewat pengadilan. Di kita malah sebaliknya, lagi diperjuangkan lewat gugatan ke MK. Beda pintu masuk, jadi belum tentu hasilnya bakal sama. Sejarah udah berkali-kali ngebuktiin, raksasa kayak gini tunduk bukan gara-gara digoyang orang gede. Tapi karena orang-orang biasa yang capek haknya dirampok diam-diam, lalu mutusin buat ga diem. Pertanyaannya tinggal satu, dia bakal menang, atau jadi tumbal yang namanya kita lupain begitu palu diketok?

Btw kunjungan dia ke Roma "ditolak" karena gak ada petinggi negara yang mau nyambutnya karena kunjungannya terlalu dibuat2. Dan bukannya balik ke Indo, belio malah nambah destinasi kunjungan nya ke Austria dan Hungaria. Ibarat anak2, makin dilarang makin dia kerjakan. Makin dikritik tentang kunjungan luar negerinya, makin berlama2 dia di luar negeri 🙄